Sri Mulyani Usul Anggaran Kemenkeu Rp 43,19 Triliun Tahun Depan

Sri Mulyani menjelaskan, penyerapan anggaran kementeriannya cukup baik selama ini. Di tengah pandemi tahun lalu, penyerapannya bahkan mencapai Rp 62,08 triliun atau 94,66%. "Angka itu meningkat 10,25% dari realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai 85,68% dari alokasi," katanya.

Secara perinci, realisasi itu meliputi belanja pegawai Rp 19,94 triliun atau 94,3% dari pagu Rp21,14 triliun, belanja barang Rp 40,48 triliun atau 94,48% dari pagu Rp 42,48 triliun, dan belanja modal Rp 1,65 triliun atau 96,11% dari pagu Rp 1,72 triliun.

Pemerintah menjanjikan defisit APBN akan turun bertahap mulai dari tahun 2021. Untuk mencapainya, berbagai belanja kementerian/lembaga yang tidak mendesak akan dipangkas. 

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) pernah mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia setelah pandemi adalah mengembalikan rasio defisit fiskal ke 3% pada tahun 2023. Konsolidasi fiskal di Indonesia diperkirakan berjalan secara gradual dengan defisit fiskal yang menyempit pada 2021 menjadi 5,7% terhadap PDB dan 4,2%  PDB pada 2022. "Pemerintah harus komitmen untuk mengembalikan disiplin fiskal, meskipun ketidakpastian akibat pandemi masih sangat tinggi," tulis S&P dalam keterangan resminya, pertengahan bulan April 2021.

Langkah komprehensif pemerintah dalam penanganan Covid-19 dianggap lembaga tersebut mampu meredam dampak sosio-ekonomi yang lebih dalam. S&P memproyeksikan ekonomi Indonesia akan pulih dan tumbuh 4,5% pada tahun 2021 dan 5,4% pada 2022.