Ekonom: BUMN Karya 'Sakit' Berpotensi Bebani Negara

Senada, Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut tambahan PMN terus menerus kepada BUMN Karya bisa menyedot anggaran negara. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah makin sempit.

Untuk itu, ia mengimbau pemerintah untuk mengevaluais proyek-proyek yang harus diberikan sebagai penugasan kepada BUMN Karya. Pasalnya, tidak semua proyek yang sudah dikerjakan menguntungkan.

"Kalau terus begini polanya, maka BUMN Karya yang sakit kemudian masuk ruang restrukturisasi makin banyak, dan saya pikir ini berisiko karena tambahan PMN bisa makin naik untuk bailout (talangan) BUMN," kata Bhima.

Selain perlu mengevaluasi proyek penugasan BUMN Karya, ia menilai upaya pemerintah membentuk holding BUMN karya bukan jalan yang tepat. Pasalnya akan menjadi tidak adil menyatukan BUMN Karya yang sehat dengan PMN kecil dan BUMN Karya 'sakit' yang memiliki banyak utang.

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2024 memuat salah satu risiko BUMN di bidang infrastruktur. Risiko implisit yang timbul berupa peningkatan jumlah kebutuhan ekuitas atas biaya investasi dan modal kerja untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Karena itu, Kemenkeu memaparkan tiga mitigasi risiko kontinjensi BUMN karya tersebut. Pertama, merencanakan PMN dengan cermat. Kedua, asesmen terhadap kelayakan proyek yang didanai. Ketiga, koordinasi lebih lanjut untuk memantau kondisi keuangan BUMN infrastruktur.