Gelombang kemiskinan baru berkelindan dengan peningkatan kerawanan pangan. Program Pangan Dunia (WFP) memproyeksi jumlah masyarakat rawan pangan menjadi 265 juta orang pada 2020, atau naik 130 juta dari total 135 juta pada 2019. Khususnya di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
Khusus di Indonesia, laporan Bank Dunia menyatakan lebih dari sepertiga rumah tangga terindikasi kekurangan makan. Salah satu penyebab utamanya adalah kekurangan uang. Sedangkan seperempat rumah tangga lainnya menyatakan kekurangan bahan pangan.
Persoalan kerawanan pangan ini dapat berimbas pada bertambahnya angka masyarakat yang menderita kurang gizi. Selain itu, beban angka malnutrisi juga bertambah, seperti stunting, wasting, dan kelebihan berat badan.
Kerawanan pangan menandakan kesejahteraan suatu negara. Masyarakat yang mengalaminya biasanya juga terjerat dalam persoalan ekonomi, sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 makin memperluas persoalan itu.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tak tinggal diam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah sempat menganggarkan Rp 677,2 triliun untuk menangani krisis, kemudian membengkak menjadi Rp 695,2 triliun atau 4,2% produk domestik bruto (PDB). Sebab kebutuhan korporasi dan daerah juga bertambah.
Stimulus fiskal turut menyokong biaya penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah membagi stimulus tersebut dalam tiga jilid. Bantuan tersebut ditujukan bagi beragam pihak, mulai dari sektor pariwisata, transportasi hingga kesehatan. Relaksasi dan pengurangan pajak juga masuk dalam stimulus tersebut.
Meski demikian, segala upaya pemerintah tak berjalan maksimal jika persoalan laju penularan Covid-19 masih tak terkendali. Sebab hal itu adalah akar permasalahan dari krisis yang melanda. Unsur ekonomi dan kesehatan bak kesatuan dan perlu dihadapi bersama. Semoga pemerintah tak menafikan persoalan kesehatan yang perlu diterapkan dalam agenda prioritas penanganan.
Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi
