Momentum Pertumbuhan Sektor Pertanian Akibat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia mengalami resesi ekonomi. Negeri ini pun terancam terimbas krisis pangan dunia yang menjadi peringatan Badan Pangan Dunia (FAO). Presiden Joko Widodo pun telah meminta seluruh kepala daerah untuk mewaspadainya pada April lalu.

Indonesia memiliki peluang keluar dari kedua masalah tersebut dengan meningkatkan kinerja sektor pertanian. Pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu dari tujuh lapangan usaha yang tumbuh positif pada kuartal III 2020. Pertumbuhannya sebesar 2,15% secara tahunan (YoY).

Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan juga terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni 14,68%. Hanya di bawah industri pengolahan yang berkontribusi 19,86%, tapi pertumbuhannya terkontraksi 4,31% (Y0Y). Hal ini menunjukkan pertanianlah yang relatif mengungkit pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun ini.

Pertanian juga satu-satunya sektor dengan tren ekspor cenderung konsisten mengalami peningkatan sejak Mei—dua bulan setelah Jokowi mengumumkan pasien pertama Covid-19—hingga Oktober tahun ini. Tercatat pertumbuhan di Oktober tertinggi, yakni 23,80% (YoY) dengan nilai US$ 0,42 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat serapan tenaga kerja pertanian paling tinggi per Agustus 2020. Dari 128,45 juta orang penduduk bekerja, 29,76% berada di sektor ini, tumbuh 2,23% (YoY). Lebih tinggi dari perdagangan dan industri pengolahan yang proporsinya masing-masing 19,23% dan 13,61%. 

Meski demikian, sektor pertanian masih memiliki sejumlah tantangan. Pertama, lahan yang terus berkurang. BPS mencatat luas lahan baku sawah merosot dari 8,1 juta hektar pada 2015 menjadi 7,5 juta hektar pada tahun lalu. Sementara, pertanian adalah sektor yang sangat bergantung kepada ketersediaan lahan.

Kedua, jumlah petani makin berkurang di sejumlah subsektor. BPS mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) padi turun dari 14,2 juta pada 2013 menjadi 13,2 juta pada 2018. Begitu juga perkebunan yang turun dari 12,8 juta pada 2013 menjadu 12,1 juta pada 2018. Subesktor lain yang turun adalah horikultura, palawija, dan kehutanan.

Ketiga, perubahan iklim yang salah satunya akibat emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penelitian FAO mneyatakan sektor pertanian menjadi penyumbang GRK tertinggi. Sementara, data BPS menunjukkan GRK sektor pertanian Indonesia lebih tinggi dari limbah industri dengan pertumbuhan rata-rata 2,7% per tahun.

Semua masalah itu menyebabkan turunnya produksi pertanian. Salah satunya beras yang menurut catatan BPS terus menurun dari 33,9 juta ton pada 2018 menjadi 31,3 juta ton setahun setelahnya dan 23 juta ton per Agustus 2020.

Selain itu, rasio ketergantungan impor bahan pangan meningkat. Kedelai misalnya, meningkat dari 72,6% pada 2018 menjadi 88,1% setahun setelahnya. Lalu, daging sapi dari 29,6% menjadi 34,7% pada rentang waktu yang sama.

Ketergantungan impor bahan pangan sangat berbahaya bagi ketahanan pangan masyarakat ke depannya. Hal ini tercermin dalam data Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Interlligence Unit yang masih menempatkan Indonesia di jajaran tiga terendah Kawasan Asia Tenggara, meskipun telah mengalami perbaikan poin.

Poin GFSI Indonesia pada 2019 adalah 62,6. Lebih tinggi dari lima tahun sebelumnya yang 46,7. Hanya lebih baik dari Kamboja dan Laos yang masing-masing 49.4 dan 49.1.

Penilaian GFSI berdasarkan tiga indikator, yakni kemampuan konsumen membeli makanan (affordability), kecukupan pasokan (availability), dan standar ketersediaan nutrisi, protein dan keanekaragaman makanan (quality and safety). Khusus kecukupan pasokan makanan, skor Indonesia 61,3. Masih tertinggal dari Singapura dan Malaysia yang skornya masing-masing 83 dan 67,7.

Dampak lainnya adalah kesejahteraan petani. BPS mencatat rata-rata upah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya Rp 1,91 juta. Angka ini jauh di bawah rata-rata upah buruh seluruh sektor yang Rp 2,76 juta.

Nilai tukar petani (NTP) yang merupakan indikator kesejahteraan petani pun sempat mengalami penurunan hingga titik terendah tahun ini. NTP per Mei 2020 menurun 0,85% dari bulan sebelumnya menjadi sebesar 99,47, terendah sejak Maret 2009. Penyebabnya adalah penurunan indeks harga yang diterima petani (IT) lebih besar dari penurunan indeks harga yang dibayar petani (IB). IT menurun 0,86% dan IB turun 0,01% secara bulanan.

Petani tergolong sejahtera apabila NTP lebih dari 100. Hal ini sudah tercapai pada Oktober yang sebesar 102,25 poin dan menunjukkan daya beli petani di perdesaan meningkat. Salah satu faktornya adalah pelonggaran PSBB di sejumlah daerah yang membuka akses arus pasok pengiriman hasil tani.

Berdasarkan data-data di atas, sangat terlihat bahwa penting bagi pemerintah meningkatkan sektor pertanian untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Caranya bisa dengan menambah luas lahan tani, seperti melalui program food estate yang kini telah menjadi program pemerintah.

Terlebih, pemerintah menyebut program food estate bukan hanya untuk menanam padi, melainkan juga komoditas lain yang bisa meningkatkan indikator keanekaragaman pangan dalam GFSI. “Kita harapkan hasilnya bukan hanya padi, tetapi ada jeruk dan kelapa, plus bawang merah,” kata Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 8 Oktober 2020 lalu.

Pemerintah pun dapat menerapkan Inclusive Closes Loop yang merupakan skema sinergi mata rantai pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Fokus skema ini adalah sinergi antar pemangku kebijakan dan pelaku. Pemerintah bisa memberikan akses tanah, infrastruktur, dan input seperti benih dan pupuk. Lalu, lembaga keuangan memberikan akses pembiayaan dan asuransi. Sementara perusahaan memberikan akses pasar, pengetahuan, teknologi, dan pelatihan (best practices) yang ramah lingkungan bagi petani.

Petani sangat memerlukan seluruh akses tersebut. Hal ini tercermin dalam riset PRISMA pada April 2020 berjudul Dampak Covid-19 di Pertanian: Perspektif Petani yang menemukan tantangan utama petani di antaranya terbatasnya akses ke bantuan pemerintah dan akses informasi, kesulitan menjual hasil pertanian, dan penurunan harga komoditas.

Riset tersebut menemukan pula hanya 14% responden yang memiliki rencana mengajukan kredit untuk modal usaha tani. Dua di antaranya akan menggunakan kredit untuk konsumsi. Petani yang tidak mengajukan kredit beralasan keadaannya tidak stabil sehingga riskan. Survei ini melibatkan 85 petani di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Saat ini, skema Inclusive Closed Loop telah diterapkan di komoditas minyak sawit dengan kemitraan yang mencakup petani, koperasi, perbankan, dan offtaker. Model bisnis tersebut juga mulai diterapkan di komoditas lain, seperti cabai di Garut yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia.