Selain itu, kurangnya minat memiliki anak lantaran masih tingginya diskriminasi gender. Terutama di tempat kerja. Melansir CNN International, perusahaan umumnya mencari karyawan laki-laki, sedangkan perempuan hanya ditempatkan pada posisi sampingan dengan upah lebih rendah.
Hal ini disebabkan perusahaan enggan membayar cuti hamil (maternity leave), terlebih jika terjadi 2-3 kali. Tak jarang pula perusahaan yang memecat karyawan yang hamil atau menerapkan aturan yang menyulitkan mereka punya anak.
Laporan Global Gender Gap yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (WEF) setiap tahun menunjukkan skor Tiongkok berada di kisaran 0,67-0,68 dalam 15 tahun terakhir. Adapun tercapainya kesetaraan gender ditandai dengan skor 1. Peringkatnya bahkan terus menurun, yakni dari 63 pada 2006 menjadi 107 pada 2021. Penyebabnya, partisipasi politik dan ekonomi di negara itu memiliki kesenjangan yang tinggi.
Perempuan di Tiongkok juga masih mengemban tugas utama untuk mengurus anak dan rumah tangga. Namun belum didukung dengan fasilitas yang memadai, seperti tempat pengasuhan anak di bawah tiga tahun, sehingga perempuan tetap bisa bekerja.
Pemerintah pun mulai melakukan propaganda yang mendorong perempuan untuk tinggal di rumah dan punya anak setelah kebijakan dua anak diterapkan pada 2016. Akibatnya, kesempatan perempuan di dunia kerja semakin sempit.
Karena itu, pemerintah Tiongkok perlu meningkatkan fasilitas dan jaminan pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak serta melindungi para pekerja perempuan dari diskriminasi di tempat kerja sebelum menerapkan kebijakan baru terkait punya anak. Namun, menurut asisten profesor Universitas British Columbia Yue Qian, perubahan perspektif dalam memiliki anak juga diperlukan di masyarakat.
“Kita perlu mengubah persepsi publik tentang anak-anak. Dalam banyak diskursus, anak dianggap sebagai barang publik karena mereka akan menjadi tenaga kerja di kemudian hari,” kata Qian, seperti dikutip dari CNN International.
Penurunan populasi bisa menjadi masalah baru bagi perekonomian Tiongkok. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih sedikit berpotensi memperlambat laju konsumsi. Beban usia produktif akan menanggung lebih berat dari penduduk usia tidak produktif.
Kondisi ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Tak hanya itu, produktivitas industri pun mungkin turut menurun sehingga mengganggu rantai pasok global, bahkan ekonomi negara-negara lain.
Pemerintah Tiongkok mengantisipasinya dengan kebijakan tiga anak. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas perawatan anak dan jaminan bagi keluarga, akan sulit melihat Tiongkok membalikkan angka kelahiran saat ini dan menjaga kestabilan demografinya.
Editor: Aria W. Yudhistira
