Advertisement
Advertisement
Analisis | Rapor Dampak PPKM di Berbagai Wilayah di Indonesia Halaman 2 - Analisis Data Katadata
ANALISIS

Rapor Dampak PPKM di Berbagai Wilayah di Indonesia

Foto: Joshua Siringo Ringo/ Ilustrasi/ Katadata
Kebijakan PPKM di sejumlah daerah perlu diimbangi dengan pelaksanaan 3T: testing, tracing, dan treatment. Tanpa penerapan 3T tersebut, penanganan Covid-19 di tanah air akan tidak maksimal.
Annissa Mutia
16 Agustus 2021, 12.17
Button AI Summarize

Dia berharap pemerintah menggencarkan pelacakan kasus positif, terutama terhadap orang-orang yang pernah kontak atau orang yang pergi ke daerah dengan kasus tinggi. “Bukan hanya tes orang mau pergi dengan transportasi saja. Pasti kalau tracing orang yang pernah kontak orang terdekat lebih tinggi positivity rate-nya,” kata dia.

Ada tujuh wilayah dengan rasio kasus Covid-19  yang melebihi 150 kasus per 100 ribu penduduk. Ketujuh provinsi itu adalah Kalimantan Utara dengan 451.9 kasus, Kepualauan Bangka Belitung 280 kasus, DIY 236,8 kasus, Sulawesi Tengah 203,8 kasus, Bali 193 kasus, Papua Barat 170,1 kasus dan Nusa Tenggara Timur 159,2 kasus. 

Selain mempunyai rasio kasus yang tinggi, provinsi di Kalimantan, Kepulauan Riau, dan Sulawesi terlihat juga mempunyai tingkat kematian yang tinggi. Kalimantan Timur mempunyai rasio tertinggi dengan 15 hingga 16 orang meninggal akibat Covid-19 per 100 ribu penduduk. Selain itu, Kalimantan Utara rasio kematiannya tinggi mencapai 14,3 per 100 ribu penduduk. Begitu juga di Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki rasio kasus dan kematian tinggi. Tingkat kematiannya mencapai 11,8 atau 11-12 kematian per 100 ribu penduduk. Sementara di Jawa, rasio kematian Covid-19 tertinggi terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 11 orang meninggal per 100 ribu penduduk. 

Menurut Laura, angka kasus dan kematian selama PPKM harusnya bisa ditekan jika pemerintah mempunyai standar pengereman atau antisipasi. Caranya dengan pemeriksaan Covid-19, pelacakan kontak erat, dan menambah tempat tidur di rumah sakit Covid-19 sebelum penuh. Dengan demikian, orang yang terkena virus corona bisa ditangani dan dirawat tanpa harus ditolak atau menjalani isolasi mandiri karena keterbatasan fasilitas kesehatan.

“Ini menjadi alarm dan pembelajaran yang sangat berharga. Kalau ada rem dari pemerintah, ada persiapan supaya masyarakat hadir untuk mendukung. Ini solusi yang harus dilakukan. Pemerintah menyiapkan dan masyarakat bersiap,” ucap Laura.

Sejak pemberlakuan PPKM Level 4 pada 20 Juli hingga 11 Agustus, tingkat penduduk yang dirawat inap mengalami kenaikan di daerah luar Jawa-Bali. Terutama, provinsi dengan kenaikan kasus dan kematian Covid-19, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Begitu pun dengan tingkat keterisian rumah sakit juga menurun di wilayah tersebut. Sementara, tingkat rawat inap di Jawa menurun. Hanya Bali yang mengalami kenaikan tingkat rawat inap.

Laura berpendapat, ada dua kemungkinan yang menyebabkan kenaikan kasus dan kematian Covid-19 di luar Jawa-Bali selama PPKM. Pertama, melihat lonjakan kasus penyakit dari virus corona di Jawa, masyarakat sudah sudah mulai sadar untuk melakukan tes Covid-19 atau adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan tes.

Kedua, adanya kemungkinan penyebaran virus corona varian baru sudah terjadi ketika ada lonjakan di Jawa-Bali. Pasalnya, kasus Covid-19 dari varian Delta merupakan imported cases atau kasus yang dibawa masuk dari luar negeri. Terlebih lagi, daerah luar Jawa-Bali berdekatan dengan Malaysia yang sudah lebih dulu mengalami serangan lonjakan virus corona gelombang kedua dari varian Delta dan lainnya.

“Karena ada mobilitasis, mungkin dari WNI/WNA yang masuk dari perbatasan luar Jawa-Bali. Jadi salah satu cara yang bisa menahan imported cases dengan memperkuat masuknya orang-orang  dari luar negeri karena kita nggak tahu apa lagi varian yang mungkin masuk ke Indonesia,” kata Laura.

Melihat data, memang terjadi penurunan rasio positif di beberapa wilayah seperti, Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Papua. Artinya, ada peningkatan jumlah tes covid selama PPKM di daerah tersebut. Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan rasio lacak yang masih minim.

“Saya rasa PPKM ada dampaknya. Soal perpanjangan, sangat tergantung dari situasi pandemi daerah. Pembatasan bukan hanya soal peraturan tapi sosialisasi ke masyarakat bahwa pandemi ini benar ada," kata Laura.

Menurutnya, PPKM juga merupakan sosialisasi tentang disiplin protokol kesehatan ke masyarakat. Dengan demikian, ketika peraturan sudah longgar, masyarakat sudah teredukasi untuk terus menaati protokol kesehatan agar berjaga-jaga dari penularan virus corona.

Halaman:

Editor: Aria W. Yudhistira