Buat ringkasan dengan AI
Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi orang miskin ekstrem tersebut pada 2024.
Bank Dunia mengategorikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi pengeluaran penduduk di bawah US$1,9 paritas daya beli (PPP/ purchasing power parity) per hari. Dalam rupiah, nilainya setara dengan Rp11.941 pada 2021, sedikit naik dibandingkan Rp10.196 pada 2017.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikutip Bank Dunia, ada 5,98 juta orang yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem pada 2021. Jumlah tersebut setara 2,16% dari total populasi.
Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah dibandingkan kemiskinan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada waktu yang sama sebesar 27,54 juta jiwa atau 10,14% dari populasi. Pada Maret 2022, angkanya turun menjadi 9,54%.
Penduduk yang mengalami kemiskinan tersebar di seluruh provinsi. Rasionya terhadap populasi terbesar ada di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Jika dilihat dari jumlahnya, Jawa Barat yang terbanyak memiliki penduduk miskin ekstrem mencapai 1,77 juta orang. Diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 1,74 juta orang dan 1,52 juta orang.
Adapun dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, 61,41% kemiskinan ekstrem berada di perdesaan. Dan hanya 38,59% tinggal di perkotaan.
Bank Dunia menilai Indonesia salah satu negara yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem terbesar. Krisis ekonomi 1997-1998 telah menyebabkan angka kemiskinan absolut tersebut melonjak ke level 63,16%. Sepanjang 2000-2015, Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem rata-rata 2,1% per tahun.
Lantas akankah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem tersebut dapat dihilangkan? Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, meski jumlahnya relatif kecil tidak menjamin kemiskinan mudah diatasi.
“Ini merupakan kerak dari piramida kemiskinan. Karena dia kerak, maka daya ungkitnya membutuhkan energi sumber daya yang ekstra," ujarnya seperti dikutip dari laman Kemenko PMK.
Ada tiga cara yang dilakukan pemerintah. Pertama, memberikan bantuan sosial dan subsidi. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.
Pengaruh Perubahan Harga Makanan
Dilihat berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung BPS, pengeluaran makanan memiliki proporsi lebih besar ketimbang nonmakanan. Hal ini menunjukkan perubahan harga makanan dapat menyebabkan gejolak, terutama penduduk miskin.
Dapat dibayangkan, pengeluaran penduduk miskin ekstrem yang kurang dari Rp12.000 hanya cukup untuk membeli beras 1 kg. Uang sebesar itu bahkan tidak cukup untuk membeli seliter minyak goreng.
Dari laporan BPS, tingkat inflasi tahunan pada Juli 2022 sebesar 4,94% sekaligus yang tertinggi sejak Oktober 2015. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi tahunan terbesar, yakni 9,35%.
Berdasarkan data tersebut, selain berfokus pada bantuan sosial maupun subsidi, pemerintah juga perlu menjaga rantai pasokan untuk menjaga stabilitas harga.
Selain itu, yang juga penting adalah memastikan ekonomi tetap tumbuh. Seperti terlihat dari grafik di bawah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan berkurang.
“Meski bukan satu-satunya faktor penentu, perubahan angka kemiskinan di Indonesia mengikuti pertumbuhan ekonomi cukup dekat,” kata Hal Hill, ekonom dari Australian National University, yang dikutip dari artikel “What’s Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century?”
Editor: Aria W. Yudhistira
