Komitmen pemberantasan korupsi di tanah air sedang diuji. Vonis yang jatuhkan terhadap para koruptor menuai kontroversi lantaran dianggap terlalu ringan. Vonis tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang mereka ciptakan. Hal ini sudah berulang kali terjadi dan berpotensi mengikis kepercayaan publik.
Kasus teranyar terjadi pada 23 Agustus 2021 lalu. Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Juliari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar Rp 32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial.
Vonis itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menganggap Juliari patut dihukum lebih berat. Meskipun faktanya putusan hakim itu sudah lebih tinggi setahun dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut Juliari 11 tahun penjara.
Namun, ketika itu majelis hakim beralasan Juliari patut mendapatkan keringanan hukuman lantaran telah mendapatkan banyak cacian publik. Kontan saja, pegiat antikorupsi menilai pernyataan mejelis hakim itu ganjil. Pernyataan majelis hakim itu justru terlihat lebih bersimpati kepada koruptor ketimbang penerima bansos yang terdampak pandemi Covid-19.
Sejumlah pelaku korupsi lainnya juga menerima keringanan hukuman. Misalnya, jaksa Pinangki Sirna Malasari yang masa hukumannya dikurangi di tingkat banding. Di pengadilan tingkat pertama, Pinangki divonis hukuman 10 tahun penjara dalam kasus suap buronan Djoko Tjandra, tetapi kemudian dipotong menjadi empat tahun.
Salah satu dampak buruk dari praktik korupsi adalah menyentuh aspek ekonomi sebuah negara. Hal itu pula yang tampak secara jelas pada pemantauan tren persidangan perkara korupsi tahun 2020. Berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), total kerugian negara mencapai Rp 56.7 triliun. Angka ini terbilang fantastis dan naik empat kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu. Pada tahun tersebut, nilai kerugian keuangan negara hanya Rp 12 triliun.
Tren Vonis Koruptor di Indonesia
Data ICW menunjukkan, kendati tren penindakan kasus korupsi cenderung berfluktuasi sejak 2015 hingga 2020, nilai kerugian negara yang disita atau diselamatkan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan pengelolaan anggaran di pemerintahan semakin lemah setiap tahun.
Modus korupsi yang paling sering dilakukan berupa penggelapan. Modus lainnya adalah kegiatan atau proyek fiktif, mark up, dan laporan fiktif. Ketiga modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang atau jasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, tindak pidana korupsi di kalangan instansi paling banyak terjadi di pemerintah kabupaten/kota dengan total 409 kasus selama 2004-2020. Begitu pula di lembaga kementerian, KPK mencatat jumlahnya selama 2004-2020 sebanyak 382 kasus korupsi. Selain itu, kasus korupsi yang terjadi di pemerintah provinsi sebanyak total 152 kasus.
Dari target penindakan, dengan kantor sebanyak 517 kantor, Kejaksaan memiliki target penanganan kasus sebanyak 566 kasus. Sampai akhir tahun 2020, Kejaksaan menangani sebanyak 259 kasus. ICW menilai persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan sekitar 46 persen dengan kerugian yang diselamatkan sebesar Rp 17,5 miliar.
Kemudian, dari hasil rangkuman ICW, Kepolisian memiliki target penindakan kasus korupsi sebanyak 1.539 kasus. Selama 2020, Kepolisian hanya dapat menangani 170 kasus dengan persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sekitar 8 persen. Dengan hasil itu, ICW memasukkan kinerja Kepolisian dalam kategori sangat buruk. Kerugian negara yang dapat diselamatkan dari penindakan yang dilakukan kepolisian sebesar Rp 219 miliar.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari situs web KPK terdapat sebanyak 149 kasus korupsi yang disidik, antara lain, 115 kasus perkara sisa tahun 2019 (carry over) dan 34 kasus lainnya disidik tahun 2020. Faktanya, ICW mencatat hanya 15 kasus yang disidik dengan tersangka sebanyak 75 orang. Kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari hasil penindakan kasus korupsi KPK sebesar Rp 805 miliar.
Editor: Aria W. Yudhistira
