Buat ringkasan dengan AI
Lonjakan harga pangan menambah beban masyarakat miskin. Tidak semua rumah tangga miskin menikmati bantuan dari pemerintah.
Data Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan, banyak keluarga yang menghabiskan lebih dari 65% pengeluarannya untuk kebutuhan makanan pada 2021. Di Kepulauan Seribu, Jakarta, misalnya, 72,09% rumah tangganya mencatat proporsi pengeluaran pangan yang sangat dominan.
Pangsa rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang dominan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan suatu kota atau kabupaten, walaupun ada faktor lain dan beberapa daerah yang berbeda. Korelasi positif ini menandai bahwa rumah tangga dengan kondisi tersebut cenderung hidup di bawah garis kemiskinan.
Di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, sekitar 74,66% rumah tangganya menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan pada 2021. Kota ini juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yaitu 26,52%.
Lonjakan harga pangan terjadi ketika masih banyak masyarakat yang belum keluar dari kemiskinan akibat kemerosotan ekonomi selama pandemi. Pada September 2021, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,71%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah 1,72 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2019.
Seiring berjalannya pemulihan ekonomi, harga barang dan jasa mulai naik sebagai respons terhadap permintaan yang bangkit, seperti yang tercermin dalam laju inflasi inti dari tahun ke tahun. Namun, kenaikan harga bahan bakar, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, gangguan rantai pasok dan perang Rusia-Ukraina mendorong harga sejumlah komoditas untuk naik lebih jauh lagi.
Harga-harga juga cenderung semakin meningkat menjelang dan selama Ramadan, yang jatuh pada April 2022. Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 3,59% pada Maret dari tahun sebelumnya. Laju inflasi ini jauh lebih cepat dibandingkan periode yang sama pada 2021.
BPS melaporkan bahwa komoditas utama yang mendorong kenaikan harga makanan, minuman dan tembakau pada Maret. Kenaikan ini mencakup cabai merah, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, tempe, tahu mentah, daging sapi, bawang putih, rokok kretek filter, pepaya dan gula pasir.
(Baca: Daerah Mana Paling Tertekan Lonjakan Harga Minyak Goreng?)
Namun, tidak semua komoditas pangan mencatat kenaikan harga dan memberikan andil ke inflasi, seperti tomat dan beras.
IHK subkelompok rokok dan tembakau mencatat laju inflasi tahunan tertinggi pada bulan Maret, yaitu 6,36%. Harga rokok melonjak menyusul langkah pemerintah untuk meningkatkan tarif cukai rokok sebesar 12% secara rata-rata sejak awal tahun ini.
Garis kemiskinan, yang mencerminkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok, sebagian besar berasal dari kelompok makanan. Baik di perdesaan maupun perkotaan, rokok kretek filter memberikan kontribusi terbesar kedua setelah beras ke garis kemiskinan pada September 2021. Rokok bahkan memberikan andil yang lebih besar dari komoditas yang merupakan sumber protein seperti telur dan daging ayam ras.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengatakan, masyarakat miskin cenderung mempertahankan konsumsi rokok ketimbang mengurangi pengeluaran yang lain, termasuk makanan, di tengah kenaikan harga.
Untuk meringankan dampak pandemi terhadap masyarakat yang berhak, pemerintah mengeluarkan bantuan pangan nontunai dalam bentuk program Kartu Sembako. Program senilai Rp200,000 per keluarga ini menyasar 20 juta keluarga penerima.
Namun, masih banyak rumah tangga miskin yang tidak menerima bantuan sembako pada 2021. Di Papua, hanya 3,57% rumah tangga miskin yang menerima bantuan tersebut. Rendahnya cakupan bantuan pangan nontunai terhadap keluarga miskin juga terjadi di DKI Jakarta.
Hanya Yogyakarta yang mencatat lebih dari setengah rumah tangga miskinnya menerima bantuan sembako dari pemerintah pada tahun 2021.
Selain Kartu Sembako, pemerintah juga menyediakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Per 15 April 2022, pemerintah telah menyalurkan bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga, bantuan PKH kepada 10 juta keluarga dan BLT minyak goreng kepada 18,3 juta keluarga.
Ada sebagian masyarakat miskin yang sangat mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah yang datang dalam berbagai bentuk, menurut Faisal. Namun, pemerintah belum bisa menjamin agar bantuan ini menjangkau semua masyarakat miskin, sebagian karena data yang keliru atau lokasi yang sulit diakses.
“Di samping ada kelebihannya, ini yang menjadi kelemahan dari bansos,” kata Faisal kepada Katadata dalam wawancara telepon pada hari Jumat (22/4/2022). “Itu bergantung (pada) kekuatan distribusi yang dilakukan pemerintah.”
Editor: Aria W. Yudhistira
