Buat ringkasan dengan AI
Kedudukan kelas menengah di Indonesia ambivalen. Di satu sisi, diakui sebagai penggerak perekonomian nasional. Di sisi lain sering dicibir lantaran dianggap sebagai beban. Setiap kali pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau listrik, kelompok ini yang kerap disalahkan.
Dari total dana subsidi BBM Solar sebesar Rp143,4 triliun pada 2022, hanya 11% atau Rp15,8 triliun yang dinikmati rumah tangga. Selebihnya dipakai dunia usaha. Namun kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, dari Rp15,8 triliun tersebut 95%-nya dinikmati rumah tangga mampu. Hanya 5% subsidi Solar yang diterima kelompok miskin dan rentan, seperti petani dan nelayan.
Begitu juga dengan alokasi kompensasi BBM Pertalite untuk rumah tangga sebesar Rp80,4 triliun, sebanyak 80% dinikmati masyarakat mampu. Sisanya baru dinikmati keluarga rentan dan miskin.
Perhitungan serupa disampaikan Bank Dunia dalam "Indonesia Economic Prospect" edisi Juni 2022. Kelompok ekonomi menengah dan kaya mengonsumsi antara 42% sampai 73% solar bersubsidi, dan 29% LPG bersubsidi.
Kajian Bank Dunia berjudul “Aspiring Indonesia—Expanding the Middle Class” yang dirilis Januari 2020 menyebutkan, kelas menengah Indonesia merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Konsumsi kelompok ini tumbuh 12% setiap tahun sejak 2002. Hampir setengah atau 47% dari seluruh konsumsi rumah tangga Indonesia berasal dari kelompok ini.
Dalam konsep Bank Dunia, mereka adalah orang-orang dengan pendapatan yang cukup untuk menikmati ketahanan ekonomi. Kondisi tersebut sekaligus membuat mereka aman dari kejatuhan ke kemiskinan atau kerentanan. Berdasarkan data 2016, ini berarti rumah tangga dengan konsumsi antara Rp1,2 juta dan Rp6 juta per kapita per bulan.
Secara populasi, jumlah mereka mencapai 52 juta jiwa atau 20% dari total penduduk. Mereka memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terampil. Sekitar 56% pengeluaran dipakai untuk pendidikan dan kesehatan, serta memiliki aset yang cukup untuk berwirausaha.
Walaupun cenderung aman secara ekonomi, sebagian dari mereka masih menghadapi berbagai jenis kemiskinan nonmoneter, terutama hunian yang tidak layak. Mereka juga masih menghadapi kemungkinan untuk turun kelas. Penyebabnya, setengah dari rumah tangga kelas menengah bawah diperkirakan tidak memiliki akses air minum, akses sanitasi, atau hunian yang layak.
Perumahan yang tidak layak merupakan kekurangan yang paling umum di antara rumah tangga kelas menengah bawah dan atas (lihat grafik). Hunian seperti itu ditandai dengan atap yang bukan beton atau genteng, lantai tanah, dan dinding selain beton atau bata.
Guncangan ekonomi dan kesehatan akibat Covid-19 dapat memperparah situasi ini. Pandemi ini telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja, terutama di sektor formal dan di perkotaan. Keduanya merupakan bagian dari ciri-ciri populasi kelas menengah.
Tingkat pengangguran di Indonesia telah turun secara tahunan ke 5,83% pada Februari 2022, tetapi masih lebih tinggi 1,32 poin dari yang terlihat sebelum pandemi. Porsi pekerja formal juga masih tercatat di 40,03%, lebih rendah 3,33 poin dari level prapandemi.
(Baca: Resesi Ekonomi Berlalu, Kapan Musim Pengangguran Usai?)
Berbagai guncangan ekonomi, kesehatan, sosial, politik, serta bencana alam, bisa mendorong masyarakat kelas menengah untuk turun kelas, menurut Bank Dunia. Kehilangan pekerjaan atau kematian pencari nafkah, yang masing-masing terjadi sangat masif selama pandemi, bisa mengurangi pendapatan secara drastis.
Antara 2000 dan 2014, misalnya, diperkirakan 40% dari masyarakat kelas menengah jatuh ke kelompok calon kelas menengah (lihat grafik). Lebih parah, 10% dari mereka jatuh ke dalam kemiskinan atau kerentanan. Sementara itu, hanya setengah dari mereka yang bertahan di kelas menengah.
Orang-orang yang terdampak sebuah guncangan cenderung mengandalkan bantuan keluarga atau teman. Namun Bank Dunia menilai bantuan ini biasanya tidak cukup atau biasanya bantuan tersebut tidak tersedia jika guncangannya berdampak ke seluruh masyarakat.
Jika pinjaman informal tidak cukup, mereka biasanya akan menjual aset produktif atau menarik anak-anaknya keluar dari sekolah. Ini merupakan langkah-langkah yang justru akan mengurangi pendapatan mereka di masa depan.
Editor: Aria W. Yudhistira
