Kementerian ESDM Evaluasi Proyek Penugasan BUMN Rp 3 Triliun

Berdasarkan undang-undang, menurut Kepala LKPP Agus Prabowo, pemerintah bisa menugaskan BUMN tertentu. "Yang jadi perdebatan adalah, pihak yang dimaksud pemerintah itu".
Arnold Sirait
14 Juni 2016, 17:17
kementerian esdm
KATADATA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi proyek penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 3,04 triliun. Evaluasi itu melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan Kementerian ESDM sudah bertemu dengan Jamdatun dan LKPP untuk mengevaluasi penugasan ke BUMN pada Senin (13/6) kemarin. Rapat tersebut memutuskan pembentukan tim terpisah. “Jadi antara Kementerian ESDM dan Jamdatun membentuk tim, Kementerian ESDM dengan LKPP juga membentuk tim,” kata dia di Jakarta, Selasa (14/6).

Tim ini akan mengevaluasi, apakah kebijakan penugasan kepada BUMN untuk menggarap sejumlah proyek itu tepat atau tidak. Hal ini mengacu pada rapat kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu pekan lalu (8/6). Sejumlah anggota DPR mempertanyakan penugasan kepada BUMN tersebut. (Baca: Jokowi Targetkan Penyerapan Anggaran ESDM di Atas 90 Persen)

Proyek yang dimaksud adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), jaringan gas, dan pipanisasi gas. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLT Biogas) yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Proyek ini ditandatangani di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Februari lalu di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Di antara proyek tersebut terdapat satu kontrak dengan nilai terbesar, yaitu jaringan gas Prabumulih di Sumatera Selatan.

Nilai kontraknya mencapai Rp 493 miliar. Sementara satu kontrak terjauh yaitu PLTS 2 Megawatt yang berlokasi di Manokwari, Papua Barat senilai Rp 57 miliar.

Adapun BUMN yang menerima penugasan adalah PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Adhi Karya Tbk, PT Hutama Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Surveyor Indonesia, dan PT Nindya Karya. Selain itu, PT LEN Industri (Persero), PT Sucofindo, PT INTI (Persero), PT Rekayasa Industri, dan PT Energi Manajemen Indonesia (Persero). (Baca: Kementerian ESDM Targetkan Penyerapan Anggaran 90 Persen Tahun Depan)

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, latar belakang adanya penugasan kepada BUMN adalah realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir yang maksimal hanya mencapai sekitar 50 persen. Di sisi lain, proyek-proyek pembangkit listrik, baik yang menggunakan tenaga mikro hidro atau tenaga surya memang menjadi fokus, apalagi yang letaknya jauh dan terpencil. Ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah rakyat yang jauh di pelosok.

(Baca: Pacu Serapan di Awal Tahun, ESDM Teken Proyek Rp 136,6 Miliar)

Menurut Sujatmiko, penugasan kepada BUMN ini sudah sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2015.

Apalagi, Kementerian ESDM sudah mengundang LKPP pada 3 Februari 2016 guna membahas kemungkinan penugasan kepada BUMN untuk membangun infrastruktur energi. Hadir pada rapat tersebut, pejabat setingkat Direktur di LKPP.

Sujatmiko menjelaskan, hal ini sudah dilaporkan secara tertulis kepada Presiden melalui surat nomor 2727/04/MEM.S/2016 tanggal 30 Maret 2016. Tidak hanya itu,  Kementerian ESDM telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung nomor 2728/04/MEM.S/2016 tanggal 30 Maret 2016.

“Kementerian ESDM berkeyakinan bahwa penugasan kepada BUMN tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum,” kata Sujatmiko kepada Katadata, Selasa (14/6).

Kepala LKPP Agus Prabowo membenarkan adanya pertemuan dengan Sekjen ESDM dan Inspektur Jenderal ESDM. Namun, dia belum bisa menyebutkan apakah kebijakan tersebut salah atau tidak, karena harus meneliti kasusnya satu per satu. 

Menurut Agus, dari aspek penugasan BUMN memang pemerintah bisa menugaskan BUMN tertentu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Yang jadi perdebatan adalah, pihak yang dimaksud pemerintah itu. "Sebagian menafsirkan harus Presiden, sebagian lagi boleh Menteri," ujar dia kepada Katadata, Selasa (14/6).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait