Tim Transisi Jokowi Kaji Kenaikan Harga BBM

Beberapa upaya untuk memperlebar ruang fiskal adalah dengan mengurangi subsidi dan meningkatkan penerimaan negara
Image title
Oleh
21 Agustus 2014, 16:04
katadata
KATADATA/
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Tim Transisi Jokowi sedang mempersiapkan beberapa upaya melebarkan ruang fiskal di dalam APBN 2015. Upaya ini dilakukan agar pemerintahan Jokowi bisa merealisasikan beberapa program prioritas di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada awal pemerintahannya.

Salah satu upaya penyediaan ruang fiskal ini adalah dengan mengurangi besaran subsidi. Tim Transisi masih mengkaji pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menaikkan harga sebesar Rp 1.000-Rp 3.000 per liter. Dalam kajiannya kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan dalam dua tahap, yaitu Oktober 2014 dan Maret 2015. 

(Baca:Menkeu: Pemerintah Mendatang Harus Naikkan Harga BBM Subsidi)

Selain mengurangi subsidi, penerimaan negara juga akan ditingkatkan dengan mengubah sistem perpajakan. "Itu pendekatan-pendekatan yang bukan saja pendekatan sistem, kelembagaan, tapi juga langsung kita fokus terhadap data yang riil. Misalnya, mengapa ada tax gap yang besar,"  ujar Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto, saat ditemui Katadata di Jakarta, (20/8).

Menurut Hasto, untuk mencapai rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 16 persen dalam lima tahun pemerintahan ke depan, Tim Transisi sudah menyiapkan beberapa rekomendasi untuk Jokowi. Salah satunya dengan penggalian wajib pajak berbasis sektoral dan penerapan sistem pajak online. "Di Jakarta dijadikan (sistem pajak) online itu, naik (penerimaan pajaknya) hinga Rp32-37 triliun. Apalagi ini Indonesia," ujarnya.

Upaya lain untuk memperlebar ruang fiskal ini, kata Hasto, adalah dengan melakukan penghematan anggaran pada berbagai kementerian dan lembaga. Dia menilai banyak kementerian dan lembaga yang belum begitu menerapakan sistem alokasi anggaran yang berkeadilan sosial dan lebih efektif. Meski demikian, dia belum selesai menghitung berapa besar penghematan yang bisa dilakukan pada kementerian dan lembaga tersebut.

Sempitnya ruang fiskal dalam APBN terkait besarnya pengeluaran negara yang diwajibkan. Misalnya, kewajiban penyediaan pendidikan sebesar 20 persen, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum sebesar 26 persen dari penerimaan negara, serta alokasi dana kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Saat kampanye pun, Jokowi pernah menjanjikan akan mengalokasikan dana pertahanan sebesar 1,5 persen dari APBN.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widya Yudha mengatakan sebenarnya ruang fiskal pemerintah baru tidaklah sempit, jika subsidi bahan bakar minyak dikurangi. "Ruang fiskal diperlebar hanya dengan mengubah paradigma menjadi target subsidi , bukan subsidi harga," ujarnya dalam dialog yang diselenggarakan Komite Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (21/8).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, anggaran subsidi bahan bakar minyak dialokasikan sebesar Rp 363 triliun. Alokasi subsidi ini bisa dikurangi dengan mengalihkan subsidinya, dari yang tadinya berupa barang menjadi subsidi langsung ke orang yang membutuhkan.

Target subsidi langsung, bisa berbentuk asuransi kesehatan atau sekolah gratis. Misalkan, kata Satya, dengan mengalokasikan target subsidi bagi 71 juta jiwa penduduk miskin, sebesar Rp 40 triliun. Dengan pengalihan subsidi ini, masih ada sisa subsidi sebesar Rp 323 bisa dialihkan untuk infrastruktur.

Menurut Satya, pemerintahan yang baru masih memiliki waktu untuk membicarakan ruang fiskal dengan pemerintahan saat ini, sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 disahkan. ?Sehingga subsidi BBM bisa diubah dalam APBN 2015, tidak perlu menunggu APBN Perubahan," ujarnya.

Petrus Lelyemin

Reporter: Rikawati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait