Tim Transisi Jokowi Kaji Kenaikan Harga BBM

Sempitnya ruang fiskal dalam APBN terkait besarnya pengeluaran negara yang diwajibkan. Misalnya, kewajiban penyediaan pendidikan sebesar 20 persen, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum sebesar 26 persen dari penerimaan negara, serta alokasi dana kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Saat kampanye pun, Jokowi pernah menjanjikan akan mengalokasikan dana pertahanan sebesar 1,5 persen dari APBN.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widya Yudha mengatakan sebenarnya ruang fiskal pemerintah baru tidaklah sempit, jika subsidi bahan bakar minyak dikurangi. "Ruang fiskal diperlebar hanya dengan mengubah paradigma menjadi target subsidi , bukan subsidi harga," ujarnya dalam dialog yang diselenggarakan Komite Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (21/8).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, anggaran subsidi bahan bakar minyak dialokasikan sebesar Rp 363 triliun. Alokasi subsidi ini bisa dikurangi dengan mengalihkan subsidinya, dari yang tadinya berupa barang menjadi subsidi langsung ke orang yang membutuhkan.

Target subsidi langsung, bisa berbentuk asuransi kesehatan atau sekolah gratis. Misalkan, kata Satya, dengan mengalokasikan target subsidi bagi 71 juta jiwa penduduk miskin, sebesar Rp 40 triliun. Dengan pengalihan subsidi ini, masih ada sisa subsidi sebesar Rp 323 bisa dialihkan untuk infrastruktur.

Menurut Satya, pemerintahan yang baru masih memiliki waktu untuk membicarakan ruang fiskal dengan pemerintahan saat ini, sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 disahkan. ?Sehingga subsidi BBM bisa diubah dalam APBN 2015, tidak perlu menunggu APBN Perubahan," ujarnya.

_{Petrus Lelyemin}