Menhub Usulkan Keputusan Presiden Percepat Waktu Bongkar Muat
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan ada Keputusan Presiden (Keppres) terkait program pelayanan satu atap antarlembaga. Payung hukum ini untuk mengatasi masalah waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time yang kembali dikeluhkan Presiden Joko Widodo pekan lalu.
Pada Selasa mendatang, seluruh instansi terkait pelayanan satu atap akan bertemu untuk membahas usulan Keppres tersebut. Budi juga meminta agar masalah dwelling time dapat segera diselesaikan dalam waktu satu bulan.
“Agar pelayanan satu atap berjalan efektif,” kata Budi dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan, Senin, 19 September 2016. (Baca: Jokowi Minta Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan Turun Lagi Jadi 2 Hari).
Dari sisi Kementerian, Direktur Jenderal Perhubungan Laut akan mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen agar pelayanan di pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memiliki standar sama. Budi meminta PT Pelindo I hingga IV beroperasi 24 jam untuk mengatasi berbagai masalah.
Keempat badan usaha milik negara tersebut pun diminta menerapkan tarif yang bersaing. “Serta tidak saling menyalahkan dan bekerja dengan koordinasi Dirjen Perhubungan Laut,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan belum puas dengan capaian penurunan dwelling time di pelabuhan. Walau mengakui saat ini sudah terlihat lebih baik, dia memerintahkan waktu bongkar muat kembali dipersingkat.
Dua tahun lalu, waktu bongkar muat di pelabuhan 6 - 7 hari, sekarang sudah turun hingga setengahnya. Bahkan Jokowi sempat menyebut sudah menyamai Malaysia. Namun, Jokowi masih belum puas dengan capaian tersebut. (Baca: Rizal Ramli: Dwelling Time Indonesia Tak Bisa Menandingi Singapura).
