Pemerintah Akan Bawa Perda yang Persulit Bisnis ke Proses Hukum
Kalangan pengusaha mengadukan masih banyak peraturan daerah yang tidak sejalan dengan peraturan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pengusaha kesulitan menjalankan bisnisnya di daerah. Jika tidak ada titik temu, pemerintah pusta berencana membawa masalah itu ke proses hukum.
Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) IV Paket Kebijakan Ekonomi Carlo Tewu menyatakan, mayoritas dari 92 kasus yang diadukan pengusaha menyangkut peraturan daerah. Pokja IV memang secara rutin membahas pengaduan-pengaduan tersebut dan menentukan prioritas untuk diselesaikan.
“Persoalan paling banyak terkait pertentangan, terutama (dengan aturan) daerah,” katanya usai menggelar rapat koordinasi (rakor) paket kebijakan ekonomi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/10).
Hingga kini, Carlo mengungkapkan, sebanyak 37 kasus dari 92 kasus yang diadukan sudah diselesaikan oleh Pokja IV. Sedangkan 50 kasus tengah diproses secara hukum, dan 13 kasus sudah tuntas.
Ia menjelaskan, pemerintah terlebih dahulu akan meminta pengusaha menyelesaikan persoalannya masing-masing. Bila sulit menemukan jalan keluar maka Pokja IV akan ikut campur dalam penyelesaiannya. “Kalau tidak ketemu juga, kami tempuh jalur hukum karena ada anggota kami dari Bareskrim,” kata Carlo. (Baca: Pemerintah Hapus 3.143 Perda Bermasalah).
Wakil Ketua IV Satgas Paket Kebijakan Ekonomi Sofjan Wanandi menyatakan, pengusaha harus menanggung biaya tinggi lantaran sejumlah peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Dia mencontohkan, peraturan daerah terkait pembangunan kolam renang atau pemasangan parabola.
“Kami minta pada Menteri Dalam Negeri agar ini semua bisa dihapus. Banyak juga yang perlu dilakukan guidence yang jelas,” katanya.
