Bantu Pemerintah Tangani Bencana, Grup Mayapada Galang Dana Rp 2 T
Grup Mayapada akan menggalang dana dari para pengusaha untuk membantu pemerintah memulihkan daerah yang terdampak bencana yaitu Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng); Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB); serta daerah lainnya. Pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir mengatakan pihaknya menargetkan dana sebesar Rp 2 triliun.
“Kami lagi mengumpulkan beberapa pengusaha. Kami targetkan risk fund Rp 2 triliun untuk bencana,” kata Tahir di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (15/10). Ia belum dapat memastikan pengusaha yang akan ikut terlibat dalam sumbangan dana tersebut. Namun, pengusaha yang terlibat adalah pengusaha lokal.
Secara khusus, Tahir Foundation akan menyumbangkan sebesar Rp 100 miliar. Keseluruhan dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemerintah dalam merekonstruksi dan merehabilitasi bangunan dan fasilitas di daerah terdampak bencana. “Ini untuk Palu, Lombok, apapun. Nanti bisa jadi satu full fund untuk mendukung pemerintah,” ujarnya.
Adapun, Bank Dunia (World Bank) memperkirakan kerugian fisik atas bencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah mencapai US$ 531 juta atau sekitar Rp 8 triliun. Rinciannya, kerusakan perumahan US$ 181 juta atau Rp 2,75 triliun; nonperumahan US$ 181 juta atau Rp 2,82 triliun; serta infrastruktur US$ 165 juta atau Rp 2,5 triliun.
(Baca juga: Bank Dunia Umumkan Bantuan Rp 15 Triliun untuk Palu dan Lombok)
Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 8 September 2018, total kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa Lombok mencapai Rp 10,1 triliun. Kebutuhan dana paling besar yaitu untuk pemulihan Kabupaten Lombok Utara yang paling dekat dengan titik gempa yaitu sebesar Rp 3 triliun, kemudian Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 2 triliun. Kebutuhan dana tersebut paling banyak untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah para korban.
Sebelumnya, lembaga internasional dan berbagai negara juga menyatakan komitmennya untuk membantu korban bencana di NTB dan Sulteng. Bank Dunia mengumumkan bantuan hingga US$ 1 miliar atau sekitar RP 15 triliun baik untuk NTB maupun Sulteng. Pendanaan bakal tersedia sesuai permintaan Indonesia dengan hibah awal sebesar US$ 5 juta atau Rp 75 miliar untuk perencanaan rekonstruksi.
