Prabowo-Sandi Andalkan Energi Terbarukan untuk Wujudkan Swasembada
Calon Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Sandiaga Uno menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada energi. Caranya dengan mengembangkan energi baru terbarukan.
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan untuk mencapai swasembada energi memang memerlukan waktu yang lama. Apalagi, selama ini hampir separuh energi di Indonesia berasal dari luar negeri atau impor.
Namun, swasembada itu perlu dilakukan. “Satu-satunya cara adalah membangun energi baru terbarukan karena sumbernya dari domestik,” kata dia dalam acara Indonesia Energy Forum 2018, di Jakarta, Jumat (16/11).
Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indonesia memiliki potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 441,1 Gigawatt (GW). Namun, saat ini yang baru terelisasikan baru mencapai 8,90 GW, diantaranya, potensi pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 75 GW, adapun realisasinya baru mencapai 5,1 GW.
Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 207,8 GW. Sedangkan, realisasi baru mencapai 0,086 GWP. Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) potensinya 11 GW, realisasinya 1,80 GW. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) 60,6 GW, realisasinya 1,1 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi (PLT Bio) potensinya 32,6 GW, realisasinya 1,81 GW. Sedangkan, Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut sebesar 17,9 GW.
Dalam kesempatan itu, Sudirman Said juga menyebutkan program kerja 2015 hingga 2019 sewaktu menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih relevan untuk dilakukan dengan ada pembaharuan sedikit. Program kerja itu di antaranya adalah perbaikan bauran energi 25% tahun 2025, pembudayaan konservasi energi, eksplorasi migas secara agresif, peningkatan produksi lifting migas, pembangunan infrastruktur migas, pembangunan pembangkit 35 MW, pembangunan industri penunjang sektor energi, hilirisasi industri minerl dan batu bara, konsolidasi industri tambang.
Pengembangan EBT ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2007. Dalam aturan itu, penyediaan EBT wajib ditingkatkan untuk mengantisipasi energi fosil habis.
Menurut Sudirman, kebijakan energi baru terbarukan ini akan bisa berjalan jika mengutamakan integritas. Sebagai contoh adalah soal dana ketahanan energi yang pernah dicanangkan. “Kami dorong dana ketahanan energi yang disambut masyarakat. Tapi kemudian selesai oleh perubahan politik” ujar dia.
Tidak hanya itu, Sudirman juga mengatakan kebijakan energi baru terbarukan yang saat ini tidak berjalan karena skema tarif diacak-acak. “Seluruh kebijakan yang ke sana sudah dinetralisir atau bahkan dimatikan oleh oligopolitas,” kata dia.
(Baca: Empat Tahun Jokowi-JK, Investasi Sektor Energi Terus Turun)
Sementara itu, kondisi yang ingin dicapai oleh kubu Prabowo dan Sandi yaitu, pertama meningkatkan kapasitas kilang menjadi 2,4 juta barel per hari (bph) pada tahun 2025. Kapasitas kilang saat ini 800 ribu bph. Kedua, membatasi ekspor dan peningkatan porsi domestik.
Ketiga, target kapasitas listrik dapat terpadang 88.000 MW. Keempat, 60% izin akan dipangkas, ini bertujuan untuk mempermudah pembangunan. Kelima, meningkatkan diplomasi energi secara global.
Mengutip dari Detik.com, Sandiaga Uno juga ingin mengadopsi swasembada energi zaman Soeharto. "Yang menurut saya yang bisa kita adopsi swasembada pangan. Swasembada pangan, swasembada energi," kata Sandiaga saat ditemui di Blok M Square, Jakarta Selatan, Kamis (15/11/2018).
