Meikarta Diluncurkan Tanpa Izin, Pemprov Jabar Bahas "Nasib" Lippo
(Baca: Lippo Klaim Izin Proyek Meikarta Sudah Lengkap dari Kabupaten)
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, seharusnya Lippo mengikuti prosedur izin terlebih dahulu sebelum menawarkan properti ke masyarakat.
“Apa salahnya menunggu, seharusnya Lippo ikuti saja peraturan yang ada, kecuali memang pemprov menghambat izin, ini kan tidak,” kata Alamsyah ketika dihubungi.
Alamsyah mengatakan telah mendapatkan informasi perihal perizinan dari Pemprov Jawa Barat dalam pertemuan tertutup Selasa (22/8) kemarin. Namun pihak Lippo tak menghadiri petemuan karena meminta waktu menyiapkan presentasi, sehingga akan menjelaskan persoalan pada 8 September.
Sebelumnya Direktur Humas Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati menjelaskan, Meikarta adalah bagian dari pengembangan Lippo Cikarang yang sudah dimulai pembangunannya sejak 1980-an.
"Semua perijinan dari pemerintah kabupaten juga sudah lengkap dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun perusahaan akan pelajari jika ada perijinan lain yang masih dibutuhkan di level provinsi," kata Danang saat dihubungi, Senin (7/8).
Lebih lanjut Danang mengatakan, seluruh perizinan itu ditargetkan segera rampung. Dengan demikian, groundbreaking bisa dilakukan sebelum akhir tahun ini. "Target secepatnya tahun ini, pembangunan pertama apartemen," kata Danang.
Proyek properti Meikarta akan berdiri di atas lahan seluas 130-140 hektare dan bakal berkembang hingga 500 hektare. Alokasinya untuk pembangunan perumahan, taman, apartemen serta sarana lain seperti universitas. Untuk merealisasikannya, manajemen Lippo mengeluarkan dana investasi sebesar Rp 278 triliun.
(Baca juga: Lippo Bangun Meikarta, Kota Industri di Cikarang Meniru Shenzhen)
Presiden Lippo Group Theo L Sambuaga menyebut investasi untuk proyek ini adalah yang terbesar yang pernah dikerjakan selama 67 tahun sejarah berdirinya kelompok perusahaan ini. Lokasi kota raksasa ini berada di jantung ekonomi Indonesia di koridor Jakarta-Bandung, yakni Cikarang.
Pemerintah tengah membangun enam proyek infrastruktur di kawasan tersebut. Di antaranya, Kereta Api Cepat Jakarta- Bandung, Pelabuhan Patimban, Bandar Udara Kertajati International Airport, APM Monorail, jalan tol layang Jakarta-Cikampek dan kereta ringan LRT Koridor Cawang-Bekasi Timur-Cikarang.
