Presiden Batalkan Penghapusan DMO Batu Bara
Pemerintah akhirnya membatalkan rencana untuk menghapus kewajiban memasok batu bara untuk domestik (Domestic Market Obligation/DMO). Alasannya karena tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat dengan beberapa kementerian. Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Selain menteri hadir juga beberapa kepala lembaga negara. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Hadir juga Direktur PLN Sofyan Basir dan Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo berharap tidak ada perubahan kebijakan batu bara untuk dalam negeri. "Arahan Bapak Presiden, diputuskan sama seperti sekarang," kata Jonan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/7).
Alhasil, pengusaha masih wajib memasok 25% batu bara hasil produksinya ke dalam negeri. Harganya pun masih sama yakni US$ 70 per ton.
Jonan juga membantah bahwa kebijakan DMO selama ini tidak berjalan. Selama ini PT Perusahaan Listrik Negara telah menggunakan alokasi 20% batu bara produksi dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tidak secara gamblang menyebut kebijakan DMO batal. Dia hanya mengatakan langkah tersebut sedang dievaluasi lagi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. "Pak Luhut yang akan menyiapkan," kata dia.
(Baca: Beban PLN Terancam Membengkak Akibat Pencabutan Harga Khusus Batu Bara)
Sedangkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir berharap kebijakan penghapusan benar-benar tidak jadi dilaksanakan. Ini lantaran PLN akan menanggung selisih Rp 30 triliun apabila harus mencari batu bara dari pasar kembali.
"Harga batu bara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara US$ 68 per ton, sekarang US$ 120 per ton. Selisihnya besar sekali," kata Sofyan.
