Pemerintah Perketat Impor Barang Industri Hulu Migas
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) defisit US$ 3,9 miliar pada triwulan I 2018. Pencapaian triwulanan ini merupakan yang terburuk dalam lebih dari dua tahun belakangan.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandara Tahar mengatakan sudah berupaya meningkatkan TKDN di sektor hulu migas. Tahun 2016, penggunaan produk lokal mencapai sebesar 55%, lalu pada 2017 meningkat 58%.
Kemudian semester I 2018 sudah mencapai 64% dari nilai seluruh komtimen pengadaan barang dan jasa selama enam bulan terakhir itu mencapai US$ 2,067 juta. "Jadi naik terus," ujar Arcandra.
Kenaikan itu karena banyak kontraktor migas yang menggunakan barang dan jasa di dalam negeri. Di sisi lain, industri dalam negeri yang bisa menghasilkan pipa yang memenuhi spesifikasi dengan harga kompetitif. Apalagi ketentuan TKDN diatur Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013.
Namun, tidak bisa dipungkiri, ada juga proyek migas yang tergantung produk impor meskipun dalam negeri sudah menyediakannya. "Ini tugas saya melihat bagaimana caranya untuk yang bisa diproduksi dalam negeri bisa digunakan," kata Arcandra.
(Baca: BPK: Tender Tiga Kontraktor Migas Tidak Sesuai Aturan)
Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar mengatakan salah satu kendala penerapan TKDN adalah belum harmonisnya aturan antar kementerian. Untuk itu perlu harmonisasi. "Seperti Bakrie sudah mampu produksi pipa, jadi ada aturan yang harus diharmonisasikan," kata dia.
