Dana Bagi Hasil Terancam Susut Akibat Penurunan Harga Gas
Atas pertimbangan itu, hingga kini Kementerian Keuangan belum bisa memutuskan pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Supriadi menilai ada beberapa opsi lain terhadap pengurangan gas.
Namun, Kementerian Keuangan meminta Kementerian Perindustrian menghitung dampak dari efek berganda dengan diturunkannya harga gas dengan mengorbankan PNBP tersebut. “Kami ingin ini bisa terukur secara kuantitatif sebagai bahan uji. Kemudian kami bisa melihat apakah kebijakan ini bisa dievaluasi atau diubah tidak dengan bentuk yang lain sebagai solusi persoalan ini," kata Supriadi.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan gas itu menjadi komponen bahan baku utama bagi industri di Indonesia. Tingginya harga gas akan membuat industri dalam negeri sulit bersaing.
Saat ini ada beberapa daerah yang harga gasnya di atas US$ 6 per mmbtu. Di Jawa Barat rata-rata harga gas yang diserap industri mencapai US$ 9 per mmbtu, lalu di Jawa Timur mencapai US$ 8 per mmbtu, Sumatera Barat sebesar US$ 13,11 per mmbtu.
Padahal amanat Perpres 40 Tahun 2016 hanya US$ 6 per mmbtu. “Jika ditambah toll fee US$ 1,5 mmbtu maka ketemulah angka-angka ini, ini saya kira kita yakin bahwa target petumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi,"kata Achmad.
Namun, meski pemerintah hanya menurunkan gas sebesar US$ 0,7 mmbtu itu bisa tetap berdampak pada industri. Utilisasi industri bisa naik. (Baca: Jaga Penerimaan Negara, Harga Gas Industri Turun Maksimal US$ 0,7)
Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Safiún mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan penurunan harga gas,sebab hal itu merupakan amanah presiden sejak perpres keluar 2016 lalu. "Industri minta turun sampai sekarang gak digubris,"kata dia.
