Kontradiksi Rencana Pertamina Impor BBM saat Sibuk Bangun Kilang
"Selama ini kami beli, misalnya beli elpiji (LPG), dari Amerika Serikat. Perjalannya kurang lebih satu bulan, ongkosnya kami tanggung. Tapi kalau SHS, kami tahu barangnya di Indonesia sehingga yang menanggung inventory stock adalah supplier (pemasok)," ujarnya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal Husin menyebut pelaksanaan mekanisme itu bakal memberi dampak positif. Supplier nantinya bertanggung jawab atas penyimpanan stok BBM di dalam negeri dan dikeluarkan sesuai kebutuhan Pertamina.
Ia berpendapat pembangunan kilang minyak harus tetap berjalan. Proyek pembangunannya dapat memberi dampak berantai sangat besar ke dalam negeri. Tidak hanya mengurangi impor BBM tapi juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memanfaatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
"Saya rasa Pertamina yang lebih mengerti antara kebutuhan ke depan dan rencana pembangunan kilang mereka. Harus ada balance karena dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, penyerapan BBM semakin meningkat dari tahun ke tahun," kata dia.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan perlu adanya penjelasan yang komprehensif dalam melihat rencana itu. Terlebih, apakah hal itu murni aksi korporasi atau bagian dari upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi nasional.
Namun, ia mewanti-wanti agar implementasi dari rencana ini jangan sampai mematikan bisnis hilir BBM di dalam negeri. Upaya mewujudkan ketahanan energi tentu bagus. "Namun, akan lebih bagus jika disertai dengan mendahulukan upaya mewujudkan kemandirian energi nasional," kata dia.
Tak Pengaruhi Pembangunan Proyek Kilang
Pertamina saat ini fokus mengerjakan lima proyek kilang, yaitu satu Grass Root Refinery (GRR) di Tuban dan empat Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Cilacap, Balongan, dan Dumai. Pembangunan kilang baru di Bontang batal dikerjakan karena tak memiliki mitra dan tak sesuai kebutuhan perusahaan.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan rencana impor jangka panjang itu baru tahap evaluasi. Target waktu dan kapasitasnya akan menyesuaikan kesepakatan-kesepakatan dengan para supplier.
Ia membantah implementasi dari SHS bakal menganggu proses pembangunan kilang. "Tidak ganggu. Kami minta supplier yang bangun fasilitas, bukan Pertamina. Itu hanya storage penyimpanan saja," kata dia. Supplier held stock akan mendorong untuk para supplier memiliki fasilitas penyimpanan atau tanki di Indonesia.
Dalam waktu dekat Pertamina akan memulai proyek kerja sama untuk tempat penyimpanan elpiji di Tanjung Sekong. "Yang disampaikan Pak Mul sebenarnya adalah kilang elpiji di Tanjung Sekong (Banten). Ini sedang tahap evaluasi," ujarnya.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kerja sama ini mirip dengan kontrak jangka panjang pembelian gas alam cair atau LNG. Dia berharap rencana ini dapat menambah stok cadangan BBM di dalam negeri.
Namun, Pertamina perlu mengkaji lagi rencana tersebut. Misalnya, berapa kapasitas yang akan dibeli dan disimpan nantinya. "Jangan sampai justru pembangunan RDMP dan GRR yang memakan biaya besar akhirnya tidak visibile untuk dilakukan," kata Mamit.
Sebelumnya, Nicke mengatakan impor produk BBM perseroan diproyeksi akan berangsur turun hingga ke kisaran 200 ribu barel per hari. Sepanjang 2019 volume impor BBM di dalam negeri tercatat mencapai 400 ribu barel per hari.
Selain itu, produksi minyak mentah dalam negeri terus menurun. Pertamina melalui anak usahanya menyatakan tetap fokus mengejar target operasi dan produksi migas.
Di sektor hulu, hingga Juli 2020 produksi minyak dan gas bumi Pertamina baik untuk aset domestik maupun internasional masih mencapai 98% atau 875 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Perinciannya, produksi minyak bumi sebesar 410 ribu barel minyak per hari MBOPD dan gas bumi sebesar 2.692 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).
