Ada Satgas di Tengah Rencana Pertamina Akuisisi Blok Migas Luar Negeri
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian berpendapat Pertamina memang perlu menyiapkan sumber minyak mentah guna kebutuhan kilang. Jangan sampai ketika kilang siap beroperasi namun tak ada pasokan.
Namun, ia kurang sependapat dengan Nicke terkait akuisisi blok migas di luar negeri karena prosesnya merogoh gocek cukup dalam. Apalagi tren masa depan adalah transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. "Jangan sampai mengakuisi blok di luar negeri dengan nilai yang besar tapi malah menjadi problem," kata dia.
Dirut Pertamina Gandeng KPK
Agar rencana akuisisi itu lancar dan tidak berimplikasi hukum, Nicke sampai menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut ada beberapa hal yang disepakati dalam kerja sama tersebut.
Misalnya, soal pencegahan. Pertamina meminta kerja sama pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi ahli pembangunan integritas dari KPK dan asistensi implementasi manajemen anti suap.
Untuk fungsi koordinasi, KPK melanjutkan program pemulihan aset Pertamina, setelah berhasil melakukan hal itu di Sumatera Selatan. Nilai aset yang dikembalikan mencapai Rp 9,5 triliun. "Ke depan, kami akan lakukan penyelamatan aset lainnya senilai Rp 36 triliun," kata dia.
Lalu, fungsi pengawasan. KPK memberikan kajian dan rekomendasi kepada Pertamina, seperti soal digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Digitalisasi ini untuk mengontrol jumlah bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, yaitu premium dan solar, agar tepat sasaran. Proyek senilai Rp 3 triliun ini pun, menurut Pahala, hampir rampung.
Kemudian, kajian soal biodiesel yang dinilai kurang ekonomis karena harga sawit untuk campuran bahan bakar tersebut cukup tinggi. Berikutnya, kajian soal proyek gasifikasi yang diharapkan dapat menghasilkan (dimethyl ether/DME) sebagai substitusi elpiji. “Ini akan KPK kaji juga," kata dia. Terakhir, soal kandungan lokal untuk proyek kilang Pertamina, supaya industri dalam negeri dapat lebih maju.
Pertamina juga sempat menyinggung soal rencana akuisisi blok migas di luar negeri dan alasan di balik rencana tersebut. "Hanya itu saja, tidak secara detail bicara soal aspek hukum," ujarnya. KPK belum mendapat laporan adanya investasi Pertamina yang bermasalah. Komisi antirasuah juga belum menginvestigasi hal ini.
Akuisisi Blok Migas Luar Negeri Masih Tahap Negosiasi
Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai tidak perlu ada dikotomi bagi Pertamina melakukan investasi di luar negeri atau di dalam negeri. Pilihan investasi sebaiknya rasional dan objektif,
Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan bisnis dan prospektivitas geologi serta dikaitkan dengan risiko yang ada. "Reward-nya yang besar, benefit to cost ratio-nya yang besar, itulah yang dipilih,"ujarnya. Tentunya, hal itu juga harus ditempatkan dalam kerangka strategi Pertamina.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal Husin menyampaikan tak tahu secara detail soal rencana Pertamina mengakuisisi blok migas di luar negeri. “Misalkan, karena sudah ada kepastian produksi, biaya operasi lebih murah, ya sah-sah saja toh hasil produksinya dapat digunakan di dalam negeri," kata dia.
Namun, sebaiknya Pertamina meningkatkan dulu kegiatan eksplorasi di Indonesia. Efek berganda dari langkah ini tidak bisa diabaikan, terutama bagi industri penunjang yang mayoritas perusahaan dalam negeri. "Saya sarankan seperti itu, karena ada efek penyediaan lapangan kerja, kegiatan ekonomi dengan industri penunjang dalam negeri, dan sebagainya," katanya.
Pertamina sebelumnya dikabarkan akan mengakuisisi blok migas di Afrika dan Timur Tengah yang dimiliki oleh Occidental Petroleum Corp. Melansir dari Bloomberg, nilai akuisisi blok ini disebut mencapai US$ 4,5 miliar atau setara Rp 65,9 triliun. Pertamina sedang berunding untuk membeli aset di Aljazair dan Oman.
Negosiasi untuk mengakuisisi blok migas tersebut masih terus berlangsung. Namun, Fajriyah tak dapat menyampaikan informasi secara detail. " Nanti apabila sudah closed-deal akan kami umumkan," kata dia.
Bagi Occidental, kesepakatan ini akan membantu mengurangi utang perusahaan senilai US$ 37 miliar tahun lalu. Situasi keuangan perusahaan yang berbasis di Houston, Amerika Serikat itu memburuk seiring permintaan energi yang menurun di tengah pandemi Covid-19. Mereka juga terpaksa memangkas dividen kuartalan pada level terendah dalam beberapa dekade.
Occidental mulai mengkaji opsi penjualan aset di Timur Tengah pada pertengahan tahun ini. Namun, upaya penjualan aset di Ghana dan Aljazair ke perusahaan migas asal Prancis, Total SA, gagal di tengah jalan.
