Kementerian ESDM Targetkan Empat Smelter Beroperasi Tahun Ini
Pemerintah Buka Opsi Tunda Penyelesaian Smelter Freeport
Pemerintah mempertimbangkan penundaan jadwal penyelesaian pembangunan pabrik pemurnian atau smelter tembaga PT Freeport Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 telah membuat pengerjaan proyek itu terganggu. “Dunia belum seindah 100% yang kami harapkan. Kalau ada kendala, akan kami pertimbangkan target 2023,” kata Ridwan.
Pemerintah berharap perusahaan asal Amerika Serikat itu akan menyelesaikan pembangunan smelter itu sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba. Terdapat dua fasilitas yang sedang perusahaan bangun, yaitu pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga dan pemurnian logam berharga (precious metal refinery/PMR).
Hingga Juli 2020, berdasarkan data Kementerian ESDM, pembangunan smelter katoda tembaga di Gresik, Jawa Timur baru mencapai 5,86% dengan serapan biaya US$ 159 juta atau sekitar Rp 2,2 triliun. Padahal, pada tahun lalu targetnya mencapai 10,5% dari keseluruhan pembangunan.
Untuk fasilitas pemurnian logam berharga, realisasinya baru 9,79% dengan serapan biaya US$ 19,8 juta atau sekitar Rp 278 miliar. Target pembangunan ini seharusnya mencapai 14,29%.
Pemerintah juga sedang mengkaji lokasi pembangunan smelter tersebut. Dari awalnya di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, kini terbuka peluang untuk membangunnya di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara.
Di Weda Bay, perusahaan bakal menggandeng Tsingshan Steel asal Tiongkok dengan nilai investasi mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 25,5 triliun. "Boleh membangun sendiri, boleh bekerja sama," kata Ridwan.
Rencana pembangunan smelter di Weda Bay telah mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam wawancaranya dengan Asia Times beberapa waktu lalu, Luhut mengatakan kesepakatan antara Freeport dengan Tsingshan akan ditandatangani sebelum Maret 2021.
