Kepentingan Penerimaan Negara di Balik Izin Ekspor Produksi Freeport
Relaksasi ekspor ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Tanpa kebijakan ini, banyak pekerja yang berpotensi kehilangan pekerjaan. "Kami melihat kebijakan tersebut sebagai tindakan emergensi dari pemerintah yang bersifat sementara,” ujarnya.
Pemerintah akan tetap melakukan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan smelter. Kalaupun ada keterlambatan karena dampak Covid-19, perusahaan dapat melakukan penyesuaian ulang (revisi) terhadap rencana pabrik pengolahannya.
Kemajuan Smelter Freeport
Sebagai informasi, pemerintah baru saja menerbitkan aturan mengenai rekomendasi penjualan ke luar negeri mineral logam pada masa pandemi Covid-19. Beleid tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/MB.04/MEM.B/2021.
Di dalam aturan itu, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diberikan rekomendasi ekspor mineral logam.
Perusahaan dapat melakukan penjualan ke luar negeri meskipun persentase kemajuan fisik pembangunani smelter-nya belum mencapai target. Namun, pemegang izin usaha tetap dikenakan denda administratif dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri pada periode evaluasi.
Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, progres pembangunan pabrik pemurnian tembaga Freeport di Gresik, Jawa Timur, baru 5,86% dari target tahun lalu yang seharusnya mencapai 10,5%. Keterlambatan ini terjadi karena pasokan barang dan tenaga kerja yang terganggu di tengah pandemi Covid-19.
