PT Timah Sukses Ekstraksi 300 Kg Logam Tanah Jarang Monasit
Saat ini, pemerintah Indonesia melalui PT Timah sedang menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi dari Kanada untuk mengembangkan teknologi pengolahan monasit dengan kapasitas 1.000 ton per tahun.
Selain itu, Ardianto berharap pemerintah memberikan dukungan investasi awal kepada PT Timah baik berupa pendanaan maupun regulasi yang mengatur tata kelola pengusahaan Monasit.
“Perlu turunan PP No.96 Tahun 2021 untuk tata Kelola Monasit sebagai logam dan perlunya kesiapan pasar dalam negeri untuk menampung logam tanah jarang monasit,” ujarnya.
Permintaan tersebut mendapat respon positif dari DPR. Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi VII mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian untuk menyusul regulasi tata kelola logam tanah jarang, khususnya untuk monasit dan turunannya.
Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, menyebut regulasi mengenai tata kelola logam tanah jarang harus segera dibuat agar proses pengolahan dapat memperoleh legalitas dan proteksi dari pemerintah.
Selain itu, ia juga menyoroti ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri yang perlu dilibatkan dalam proyek pengolahan logam tanah jarang.
“SDM jangan ambil dari luar negeri, nanti dimainkan dan didatangkan kontraktor dari luar seperti Freeport. Bisa menderita kita, sudah hitam hutan kita di Papua sana. Ada sungai merkuri, jadi jangan sampai terulang lagi. SDM kita harus mengerti dan kita carikan konsultan,” kata Tifatul.
Eks Menteri Komunikasi dan Informatika itu menambahkan, ke depan, jika proyek pengolahan logam tanah jarang sudah berjalan, Tifatul berharap PT Timah mampu memproduksi barang siap pakai atau hasil industri sesuai permintaan pasar.
“Jangan jual untuk raw material saja, tapi untuk ke depan harus ada hasil industri dari situ, maka perlu ahli. Dengan indutrialisasi itu bisa ratusan kali lipat nilainya,” tukasnya.
