Pemerintah Diminta Naikkan Tarif Listrik Golongan Mampu dan Industri
Sebab, jika tarif listrik tidak disesuaikan dalam jangka panjang dapat semakin membebani APBN dalam bentuk kompensasi kepada PLN. Apalagi tarif listrik belum pernah disesuaikan sejak 2017, padahal variabel pembentuknya telah mengalami kenaikkan.
"Pada 2021, jumlah kompensasi tarif listrik sudah mencapai Rp 24,6 triliun. Untuk mengurangi beban APBN tersebut, tarif listrik memang perlu disesuaikan. Hanya, penyesuaian struktur tarif listrik itu harus dirombak untuk mencapai keadilan," kata Fahmy kepada Katadata.co.id, Selasa (17/5).
Oleh karena itu Fahmy mengusulkan penyesuaian tarif listrik secara progresif berdasarkan golongan. Untuk golongan pelanggan 900 Voltampere (VA) ditetapkan sebesar Rp 1.444,70/kWh, kemudian naik 10% untuk golongan pelanggan di atas 900-2.200 VA menjadi Rp 1.589,17/kWh.
Untuk golongan di atas 2.200-6.600 VA tarif listrik bisa dinaikkan lagi 15% menjadi Rp 1.827,54/kWh, dan untuk golongan pelanggan di atas 6.600 VA naik lagi 20% menjadi Rp 2.193.05/kWh.
Menurut Fahmy, dengan prinsip tarif progresif, harga jual listrik PLN akan mencapai harga keekonomian sehingga dapat memangkas kompensasi yang memberatkan APBN. "Namun, pada saat tarif listrik mencapai di atas harga keekonomian, tarif listrik harus diturunkan," sambungnya.
Hingga saat ini pemerintah belum merealisasikan rencana kenaikan tarif listrik maupun harga Pertalite dan LPG 3 kg. Fahmy menilai langkah tersebut sangat tepat karena kenaikan harga energi akan memperburuk daya beli masyarakat.
"Walaupun pandemi Covid-19 sudah mereda, daya beli masyarakat belum benar-benar pulih dan belum siap menanggung beban kenaikan tarif komoditas energi," ujarnya.
