BPH Migas Pertimbangkan Batasi Pembelian Pertalite untuk Mobil 1500 CC
Rencana pemerintah untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi Pertalite dan solar masih terus bergulir. Terkait dengan pembatasan Pertalite, pemerintah masih merumuskan siapa saja yang berhak mengonsumsi BBM tersebut.
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan saat ini pemerintah tengah menguji coba subsidi tertutup via aplikasi MyPertamina. Dalam uji coba tersebut, pemerintah melakukan beberapa simulasi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui identifikasi besaran dari kapasitas kubikasi mesin kendaraan.
Saleh menyebut ada dua kategori yang disimulasikan, yakni pembatasan untuk kelas kendaraan 2.000 CC atau diperketat pada kelas kendaraan 1.500 CC. "Jika diterapkan pada kendaraan di bawah 2.000 CC berapa hematnya? Kemudian jika kita perketat lagi ke 1.500 CC berapa yang kita bisa hemat," ujarnya Selasa (12/7) malam.
Menurut Saleh, satu-satunya opsi untuk mengendalikan konsumsi dua jenis BBM tersebut dengan memilah konsumen yang berhak agar kuota yang disiapkan pemerintah sebesar 23,5 juta kilo liter (kl) Pertalite mencukupi sampai akhir tahun.
Dia menambahkan bahwa kuota Pertalite yang disiapkan pemerintah pada tahun ini tidak sebanding dengan perkiraan serapannya tahun ini yang diperkirakan mencapai 25 juta kl atau 1,5 juta kl di atas kuota yang disiapkan.
"Jika tidak ada penambagan volume, maka solusinya adalah pengetatan konsumen. Kami saring hanya untuk warga yang berhak mendapatkan Pertalite. Itu yang saat ini kami susun. Aplikasi MyPertamina mampu memonitoring para konsumen yang berhak untuk mendapat BBM," kata Saleh.
Monitoring melalui MyPertamina diharapkan bisa mengatasi kecurangan para konsumen yang mengisi BBM bersubsidi secara berulang di SPBU yang berbeda. Saleh menyatakan, saat ini sejumlah SPBU sudah didata di sistem MyPertamina.
"Misal batas untuk roda 4 truk itu solar 200 liter. Ketika pembelian dalam sehari sudah melebih itu, otomatis nozzlenya ngunci di SPBU manapun karena sudah terkoneksi semua. Dan jenis kendaraan yang diluar kriteria (penerima BBM bersubsidi) itu akan lock. Dia antri di Solar dan Pertalite tidak bisa," ujar Saleh.
Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa kondisi kelebihan kuota penyaluran Pertalite sudah terjadi pada sementer I tahun ini. Ia menilai, kondisi over quota terjadi imbas penghapusan Premiun dan kenaikan harga Pertamax.
"Saya kira pemerintah juga memahami volume yang rasional itu sekira sampai 30 juta kl. Tapi ruang fiskal yang ada adalah untuk 23 juta kl. Sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan agar jumlah 23 juta kl itu cukup sampai 31 Desember 2022," ujar Komaidi.
Ia juga menyoroti kekeliruan penerapan subsidi BBM yang selama ini diterapkan di Indonesia. Menurutnya subsidi kepada barang merupakan tindakan yang tak berpihak kepada masyarakat kecil.
"Kalau subsidi barang semua orang bisa mengakses, seperti yang bisa beli mobil ini mendapat jatah (BBM bersubsidi) lebih banyak karena tangkinya lebih besar," jelasnya.
Komaidi juga mengkritisi tindakan pemerintah yang terus menggelontorkan dana subsidi terhadap BBM bersubsidi. Menurutnya, besaran subsidi dan kompensasi akan terus bertambah karena pemerintah terus menerus menambah subsidi. Tempo hari lalu, Menteri keuangan Sri Mulyani mengusulkan tambahan subsidi energi hingga Rp 502 triliun.
"Ini sebetulnya bisa kita alokasikan ke yang lebih tepat sasaran karena kalau semua ke energi maka jatah yang lain akan berkurang. Misalnya subsisi pendidikan, kesehatan, subsidi pupuk untuk petani tentu akan berkurang," ujar Komaidi.
Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mengatakan pemerintah bersama DPR sepakat untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi walau harga minyak dunia terus melonjak. Senada dengan Saleh, Sugeng juga menyebut cara terbaik untuk mengkontrol serapan BBM bersubsidi yakni dengan melakukan penyaringan ketat kepada konsumen.
Di sisi lain, ia menilai pembatasan penyaluran BBM bersubsidi dengan menaikkan harga dirasa kurang tepat. Hal tersebut akan memancing inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. "Posisi energi BBM ini sensifitas terhadap inflasi, kalau dinaikkan ujungnya bakal menurunkan kemampuan daya beli masyarakat," ujar Sugeng.
Adapun Komisi VII DPR telah menyetujui penambahan kuota Pertalite sebanyak 5 juta kl. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan energi hingga akhir tahun. "Kami menyetujui tambah volume 5 juta kl sehingga volume Pertalite mencapai 28 juta kl," tukas Sugeng.
