Anggota Komisi VII DPR Usulkan Fatwa MUI Soal Konsumsi BBM Bersubsidi

Komisi VII DPR mengusulkan sejumlah langkah untuk mengatasi kelangkaan sekaligus mencegah terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar di tengah tingginya harga minyak mentah dunia.

Anggota Komisi VII Fraksi PDIP, Willy Midel, meminta pemerintah untuk mengeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar BBM hanya boleh dibeli oleh kelompok warga ekonomi kurang mampu. Dia mengusulkan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi bisa dilakukan melalui skema spiritual.

"Saya diskusi dengan Ketua MUI provinsi, bagaimana kalau dibuatkan fatwa untuk subsidi BBM ini. Artinya memang subsidi hanya diarahkan untuk orang miskin dan tidak mampu," kata Willy dalam Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM pada Rabu (24/8).

Sementara itu, Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Partai Kebangkitan Bangsa, Syaikul Islam Ali mendorong pemerintah untuk membeli minyak mentah murah dari Rusia. Menurut Syaikul, langkah ini merupakah cara efektif untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dia mengatakan, pemerintah tak perlu khawatir dengan adanya ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS) maupun negara anggota Uni Eropa. Pasalnya, ujar Syaikul, sekutu-sekutu AS di Eropa tetap mengimpor minyak Rusia.

"Yang dihentikan yakni impor minyak dari pengiriman kapal, yang lewat pipa masih terus diimpor. Anehnya kalau ada tawaran harga minyak mentah yang lebih murah 30% dan itu tidak diambil, alangkah bodohnya kita karena hanya takut sanksi dari negara-negara barat," kata Syaikul.

Syakul meminta pemerintah agar berani mengambil langkah untuk membeli minyak murah Rusia. Sembari menunggu pembelian minyak murah Rusia, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan pengawasan distribusi dengan skema digitalisasi BBM.

"Langkah itu untuk kemaslahatan rakyat, dengan harga minyak mentah Rusia yang murah diharap tidak ada kenaikan BBM. Kalau perlu malah turun," ujarnya.

Hingga Juli 2022, Pertamina telah menyalurkan 16,8 juta kl Pertalite dari total kuota 23 juta kl hingga akhir tahun atau sekitar 73%. Sehingga saat ini tersisa 27% atau 6,2 juta kl yang diharap bisa memenuhi permintaan hingga Desember 2022.

Sementara untuk solar bersubdisi, Pertamina sudah menyalurkan 66,4% atau 9,9 juta kl dari total kuota 14,9 juta kl tahun ini. Sehingga tersisa 33,6% 5 juta kl sampai akhir tahun. Jika dirata-rata hingga Juli, konsumsi Pertalite mencapai 2,4 juta kl per bulan, sedangkan Solar 1,41 juta kl per bulan.

"Dari pandangan kami sebaiknya tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga bakal berdampak pada inflasi dan kenaikan harga bahan pokok dan mengamcam perekonomian nasional," ucap Syaikul.

Sebelumnya, Menteri Parekraf, Sandiaga Uno menyebut, Presiden Jokowi dikabarkan setuju untuk mengimpor minyak dari Rusia. Hal ini karena harga minyak dunia yang saat ini sedang bergejolak di tengah perang Rusia dan Ukraina.

"Rusia nawarin ke kita, 'eh lu mau enggak India sudah ambil nih minyak kita, harganya 30% lebih murah daripada harga pasar internasional'. Kalau buat teman-teman CEO Mastermind ambil gak? Ambil. Pak Jokowi pikir yang sama, ambil," kata Sandiaga seperti dikutip di akun Instagramnya, Sabtu (20/8).

Sandiaga juga menuturkan, jika Indonesia dikeluarkan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), maka Indonesia bisa mengkonversi pembayarannya dalam bentuk Rubel.

"Kata Rusia tidak perlu takut, bayar pakai rubel saja. Konversi rupiah ke rubel, nah ini teman-teman di sektor keuangan lagi menghitung," ujar Sandiaga.