BBM Subsidi Rawan Penyelewengan, DPR Usulkan Bentuk Satgas
Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan praktik kecurangan tertinggi dengan jumlah barang bukti sebesar yakni 68.775 liter. Disusul dengan Provinsi Jawa Barat dan Jambi masiing-masing 47.316 liter dan 37.852 liter. Dari jumlah barang bukti sebesar 257.455 liter, sebanyak 231.455 liter barang bukti memenuhi unsur pidana dan 26.000 liter tidak memenuhi unsur pidana.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kementeriannya bakal membentuk lembaga penegakkan hukum yang saat ini sedang berproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB). "Lembaga penegakkan hukum pengawas distribusi BBM bersubsidi sedang berproses di Kementerian Pan-RB dan targetnya akhri tahun 2022 atau awal tahun depan bisa ada," kata Arifin.
Dari laporan yang diterima dari aparat, Arifin mengakui praktik penimbunan kerap ditemui. Sebagaian dari mereka sudah dikenai hukum. Arifin berjanji, upaya pengawasan bakal diintensifkan di paruh kedua tahun ini.
Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan Korlantas untuk memperoleh data-data kendaraan berupa BPKP, STNK, kapasitas CC mesin dan volume tangki yang selama ini banyak dimodifikasi. “Jadi banyak mengangkut komoditas tapi angkut BBM yang arahnya meleset,” kata Arifin.
