Pemerintah Mulai Ramu Regulasi Larangan Ekspor Bauksit, Timah, Tembaga
Menurutnya, pemerintah terbuka kepada seluruh negara yang ingin menanamkan modalnya di Tanah Air. Baik itu invetasi pada pengembangan kawasan industri maupun pendanaan pada pembangunan smelter.
"Semua negara yang berminat berinvestasi pada bidang smelter untuk mendukung hilirisasi akan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujar Tina.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kerja sama dengan Cina selama delapan tahun terakhir memberikan kontribusi yang positif melalui pembangunan beberapa pusat industri yang terintegrasi seperti di Morowali hingga kawasan industri Bintan.
“Saya kira kerja sama Indonesia dengan Tiongkok selama delapan tahun terakhir langsung menghasilkan banyak sekali kemajuan yang menurut saya luar biasa,” kata Luhut di sela acara Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tiongkok di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta pada Jumat (28/10).
Kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi bijih nikel yang pertama kali diterapkan sejak 2020 berimplikasi pada penambahan nilai jual pada produk olahan bijih nikel. Produksi dan penjualan produk turunan juga memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak dan devisa Indonesia.
Pada 2019, nilai bijih ekpor bijih nikel mentah hanya US$ 30 per ton, sedangkan nilai feronikel yang diproses melalui pemurnian mencapai US$ 1.300 per ton dan setelah diolah menjadi baja tahan karat menjadi US$ 2.300 per ton. Nilai ekspor nikel yang telah diolah menjadi US$ 20,9 miliar atau Rp 360 triliun pada 2021.
“Sekarang ekonomi Indonesia bisa terus tertopang karena hilirisasi tadi, padahal itu baru bijih nikel saja. Sekarang kita lagi bicara sama teman-teman dari Tiongkok untuk terkait hilirisasi timah, bauksit, tembaga,” ujar Luhut.
