Akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu Tunggu Kesepakatan Take or Pay Listrik
PTBA telah meneken perjanjian untuk mengakuisisi mayoritas saham Pembangkit Listrik PLTU Pelabuhan Ratu, senilai US$ 800 juta atau Rp 12 triliun.
Hal itu disepakati dalam bentuk principal framework agreement pada Konferensi Pers SOE Conference pertengahan Oktober tahun lalu. "Soal terkait berapa kapasitas listrik yang diambil oleh PLN dan berapa harganya itu belum jelas," ujar Dilo.
Langkah alih aset tersebut merupakan strategi PLN untuk melakukan pengurangan terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara sekaligus mempercepat pensiun dini PLTU Pelabuhan. PLN menargetkan pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu dapat terlaksana pada 2037 atau 8 tahun lebih cepat dari masa akhir operasi pada 2045.
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo, menyampaikan bahwa para pemangku kebijakan kini masih berusaha memeroleh pendanaan yang murah untuk merealisasikan pensiun dini PLTU PLN yang berlokasi di Pantai Cipatuguran, Jawa Barat tersebut.
"PLTU Pelabuhan Ratu secara teknis akan berumur sampai 2045, kami sedang berupaya untuk memajukan sehingga PLTU itu hanya dioperasikan sampai 2037," kata Hartanto saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertajuk 'Prospek dan Tantangan Energy Transition Mechanism' pada Rabu (29/3).
PLN kini masih menunggu regulasi yang mengatur penggunaan alokasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk program pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu.
Pendanaan JETP menjadi altenatif bagi rencana pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu. Lewat skema pendanaan tersebut, Indonesia mendapatkan peluang dana hibah, pinjaman lunak, dan pinjaman komersial bunga rendah di kisaran 3% untuk proyek transisi energi.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi mengatakan bahwa Realisasi pendaaan JETP pada PLTU Pelabuhan Ratu bergantung pada PT. Bukit Asam (PTBA) sebagai pihak yang berencana mengakuisisi PLTU tersebut.
"Karena PTBA yang akan akuisisi milik PLN, maka PTBA akan melihat apakah ini menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan bisa jadi, tidak berjalan," kata Evy saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM pada Kamis (16/2).
