Ingin Kembangkan PLTN, Pemerintah Buka Izin Tambang Mineral Radioaktif
Pulau Andalas memiliki 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium. Sementara itu, tanah Borneo 45.731 mengandung ton uranium dan 7.028 ton thorium, dan Pulau Celebes memiliki 3.793 ton uranium dan 6.562 ton thorium.
Satu unit Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 1.000 megawatt membutuhkan 21 ton uranium yang dapat memproduksi listrik selama 1,5 tahun. Dari 21 ton uranium tersebut, emisi atau limbah yang dihasilkan hanya sepertiga.
Gandeng Empat Negara Kembangkan Pembangkit Listrik Nuklir
Adapun pemerintah sedang menjalin kerja sama pengembangan nuklir yang melibatkan empat negara, yakni Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan. Rencananya, mereka akan mendirikan PLTN berteknologi Small Modular Reaktor (SMR) berkapasitas 77 megawatt di Kalimantan Barat.
Rencana kerja kemitraan ini sebelumnya telah ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim.
Seremoni tersebut juga melibatkan Wakil Asisten Utama Menlu AS Ann Ganzer, dan Badan Perdagangan dan Pembangunan AS atau USTDA pada 18 Maret lalu. Di bawah perjanjian ini, USTDA telah memberikan hibah senilai US$ 1 juta kepada PLN Indonesia Power sebagai pendanaan untuk penilaian kelayakan teknis.
PLN Indonesia Power selanjutnya menggandeng perusahaan perancang reaktor modular nuklir mini asal AS dan Jepang, yakni NuScale Power dan JGC Corporation untuk melakukan pendampingan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan kendati Indonesia sudah membentuk aliansi kerja sama, PLTN skala kecil itu belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Indonesia harus lebih dulu menunggu pembangunan dan operasional PLTN SMR di AS dan Rumania pada 2029. "Terkait pembangunan di Indonesia, masih harus menunggu PLTN ini dibangun dan beroperasi secara komersial di negara lain. Jadi dari sisi waktu pembangunan untuk Indonesia, ya setelah 2030," ujar Dadan, Selasa (16/5).
