Pemerintah Minta ADB Biayai Program Pensiun Dini PLTU Batu Bara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya mencari pendanaan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk melaksanakan program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
Program ini diharapkan bisa terlaksana dengan baik dan merata karena hal ini sesuai visi pemerintah untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mengakselerasi transisi energi.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya meminta bantuan dana dari ADB karena program pensiun dini PLTU batu bara membutuhkan biaya yang cukup besar.
Dadan mengatakan, alasan lain meminta bantuan dari ADB ialah tidak ingin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, pemerintah juga tak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP) yang belum jelas kepastiannya hingga saat ini.
"Sekarang dengan program pensiun dini kami cari pendanaan. Misalnya itu dari ADB, dari lembaga yang lain. Mereka bukan memberi uang, mereka nantinya memberikan pendanaan untuk membayar utang dalam membangun PLTU di awal,” ujar Dadan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/10).
Terkait hal tersebut, Dadan mengatakan saat pelaku usaha membangun PLTU di awal, mereka biasanya meminjam ke bank. Dengan begitu, pinjaman yang diberikan oleh bank pasti memiliki bunga
ADB atau lembaga lainnya akan memberikan pinjaman kepada Kementerian ESDM untuk membayar bunya tersebut dengan bunga yang lebih murah atau rendah.
"Karena ADB lebih murah, dengan IRR (Internal Rate of Return) yang sama dan isu komersial yang sama di awal. Maka, dengan pendanaan yang lebih murah ini bisa selesai lebih cepat," kata dia.
