Bertemu 10 CEO Perusahaan Korsel, Jokowi Janji Permudah Investasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sepuluh CEO perusahaan besar Korea Selatan saat menghadiri working lunch meeting di Lotte Hotel Busan, Senin (25/11). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menjanjikan kemudahan berinvestasi di Indonesia.
"Komitmen saya jelas, dalam lima tahun ke depan, iklim investasi akan semakin menarik," kata Jokowi dikutip dari siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Jokowi menjelaskan, pemerintah akan menyederhanakan berbagai aturan dan birokrasi yang ada. Hal ini akan dilakukan dengan menerbitkan omnibus law yang mampu memangkas 70-74 Undang-undang secara sekaligus.
(Baca: Perundingan Kerja Sama Ekonomi Kelar, RI Perluas Akses Pasar ke Korsel)
Penyederhanaan birokrasi juga bakal dilakukan dengan memangkas aparatur sipil negara eselon IV dan III. "Pemangkasan birokrasi semakin simpel sehingga keputusan-keputusan yang diambil akan semakin cepat," kata Jokowi.
Ia juga meminta para CEO tersebut tak segan menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi saat berinvestasi di Indonesia. Kendala tersebut akan diselesaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Sebagai contoh, menurut Jokowi, Bahlil telah menyelesaikan masalah pengadaan lahan yang dihadapi Lotte di Cilegon. "Kalau ada masalah-masalah yang lain, tolong sampaikan kepada Pak Bahlil," ucapnya.
(Baca: Jokowi: ASEAN dan Korsel Punya Potensi Besar di Industri Kreatif)
Investasi yang masuk diharapkan tak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga hub produksi serta menciptakan lapangan kerja.
Adapun dalam pertemuan tersebut,Jokowi juga menjelaskan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan timur. Investor Korsel ditawarkan untuk berinvestasi di wilayah calon ibu kota baru itu.
Dalam acara tersebut Jokowi turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
