Sri Mulyani Akan Ubah Pajak Mobil Mewah hingga Nol Persen
Selanjutnya, kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) di bawah 3.000 cc dikenakan tarif PPnBm sebesar 3%. Sementara kendaraan Hybrid di bawah atau sama dengan 3.000 cc dikenakan tarif pada kisaran 2%-12%. Ada pun kendaraan berkapasitas di atas 3.000 cc akan dikenakan PPnBM di rentang 20-30%.
Sementara bagi seluruh kendaraan jenis Flexy Engine dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) masing-masing dikenakan sebesar 8% dan 0%. Ada pun, untuk kendaraan mewah di atas 5.000 cc dikenakan tarif PPnBM dikenakan sebesar 150%. "Lamborgini tidak perlu diturunkan karena masalah persepsi dan keadilan," ujarnya.
(Baca: Bidik Pasar Australia, Menperin Siapkan Industri Mobil Listrik)
Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim usaha yang menjadi konsentrasi di kalangan industri otomotif. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan peranan industri otomotif dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebab, menurutnya kontribusi PDB industri alat angkutan masih rendah. Pada 2018, kontribusi indutri alat angkut hanya sekitar 1,76% terhadap PDB atau Rp 260,9 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan industri pengolahan sebesar 19,86% dari PDB dan industri pengolahan non migas 17,63%.
Padahal, kendaraan bermotor roda empat ikut berkontribusi terhadap surplus neraca dagang. Untuk mobil utuh (completely built up/CBU) dan komponennya, volume ekspornya lebih besar dari impor dan terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, volume ekspor kendaraan CBU pada 2016 sebesar 194 juta unit. Sementara pada 2017, ekspor meningkat menjadi 231 juta unit dan 2018 menjadi 265 juta unit.
Sementara untuk kendaraan terurai (completely knock down/CKD), volume impor masih lebih besar daripada ekspor. "Jadi ini ada potensi substitusi impor untuk pasar dalam negeri," ujarnya.
