Faisal Basri Nilai Pengetatan Impor Tak Bisa Atasi Defisit Perdagangan
"Itu ujung tombak, tapi diganggu terus," kata Faisal.
Faisal pun menyarankan pemerintah memperluas pasar ekspor industri, walau saat ini Indonesia sulit untuk bisa menembus pasar Amerika dan Eropa.
Indonesia disarankan menyasar ekspor ke negara-negara di Afrika dan Asia Selatan. Jika anggaran devisa mereka rendah dan tak sanggup membeli produk Indonesia, pemerintah dapat melakukan barter produk.
"Kalau produk tidak terpakai, tugaskan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk nantinya memasarkan produk itu ke luar," kata Faisal.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan upaya pengendalian impor tak dimaksudkan untuk menahan atau mengurangi komoditas yang masuk ke dalam negeri. Saat ini, Adriyanto menyebut pemerintah tengah mengkaji opsi menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor atas 900 barang konsumsi dari luar negeri.
Meski demikian, dia masih enggan menyebutkan jenis-jenis komoditas impor yang akan dikendalikan tersebut. Menurut Adriyanto, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam menyusun daftar komoditas tersebut.
"Kami koordinasi dengan Kemenperin untuk melihat mana saja yang tarifnya disesuaikan," kata Adriyanto.
Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier mengatakan, beberapa komoditas yang berpotensi dikendalikan, seperti ban, kosmetik, pelumas, hingga keramik. Sejumlah komoditas konsumsi tersebut akan dikendalikan lantaran nilai impornya yang cukup besar.
(Baca juga: Dianggap Berlebihan, Impor Ban hingga Keramik Akan Dikendalikan)
