Eksportir Buah Keluhkan Tingginya Tarif Bea Masuk
"Berbagai kemudahan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam pajak, bea cukai, belanja, dan insentif untuk memudahkan ekspor," kata Sri Mulyani. (Baca juga: Tawaran Indonesia dalam Negosiasi Insentif Bea Masuk AS Tak Imbang).
Pemerintah, imbuhnya, sudah meniadakan pungutan pajak kepada industri pengolahan yang berorientasi ekspor. Kebijakan ini diharapkan dapat menimbulkan efek domino berupa peningkatan investasi, ekspor, dan meluasnya kesempatan kerja. Alhasil, perekonomian tumbuh lebih baik.
Pemerintah mengklaim, bentuk riil dukungan kepada dunia usaha salah satunya melalui kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Selain itu, dihadirkan pula Pusat Logistik Berikat untuk mempermudah suplai bahan baku. Melalui sinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor lndonesia (LPEI), Kemenkeu juga memberikan pembiayaan ekspor dan jasa konsultansi berkualitas.
"[Insentif juga menyentuh] termasuk usaha kecil dan menengah untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing," ujar Sri Mulyani. Contohnya ialah Fasilitas Pembiayaan Ekspor berupa Kredit Modal Kerja Ekspor dan Kredit Investasi Ekspor.
(Baca pula: India Minta Bea Masuk Impor Gula ke Indonesia Diturunkan).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea Cukai terdapat sejumlah tantangan yang membayangi kinerja ekspor, salah satunya ketentuan pembatasan untuk eksportir terutama bagi para penerima KITE. Mereka kesulitan dalam memenuhi izin impor, belum lagi adanya arus barang yang tidak lancar sehingga biaya ekspor mahal.
Selain itu, persyaratan atau sertifikasi ekspor menjadi kendala, seperti Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Masalah pembiayaan juga kerap ditemui karena adanya keterbatasan modal tetapi pebisnis sulit mendapatkan pembiayaan lantaran tidak bankable.
Nah, dari sisi branding, sejumlah eksportir juga tidak dapat menjual barangnya keluar negeri menggunakan merk sendiri. Sementara dari sisi standar produk, barang yang mereka hasilkan tak jarang tidak lolos proses pengontrolan kualitas.
