Digugat Mangkunegaran, Menteri Rini Sebut Revitalisasi Colomadu Legal
Proses permohonan penyertifikatan ini dilakukan pertama kali oleh PTPN IX pada tahun 2002. Permohonan pengajuan sertifikat HGB Colomadu dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar melalui jasa Notaris PPAT Edi Sutiyana SH.,M.Hum dan selanjutnya terbit Sertifikat HGB untuk PG Colomadu dengan pemegang hak PTPN IX. Sembilan sertifikat lahan seluas 197 ribu hektare yang dimiliki PTPN IX ini mencakup emplasemen PG Colomadu dan di luar emplasemen.
Beberapa hal yang dijadikan dasar pengajuan sertifikat adalah PP Nomor 3 Tahun 1946, PP Nomor 4 Tahun 1946, Pertelaan Penyerahan kekuasaan atas Perusahaan dalam Benda Milik Negeri Mangkoenegaran kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 1946, Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S – 249/MK.05/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Pabrik Gula Colomadu dan Pabrik Gula Tasikmadu serta Aktiva Perusahaan.
PTPN IX sendiri tidak menampik aset PG Colomadu semula dimiliki oleh Mangkunegaran. Namun, dengan adanya nasionalisasi perusahaan perkebunan di awal kemerdekaan, PG Colomadu telah diserahkan kepada pihak pemerintah sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Pertelaan Penyerahan kekuasaan atas Perusahaan dalam Benda Milik Negeri Mangkoenegaran kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 1946 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 dan 4 tahun 1946.
Sementara dalam situs resmi Puro Mangkunegaran disebutkan bahwa PG Colomadu dibangun oleh Mangkunegara IV pada 1861. Pabrik ini dikelola oleh Mangkunegaran untuk kepentingan keluarga dan rakyat Mangkunegaran.
Mereka tidak sepakat dengan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah pada 1964. Karena nasionalisasi seharusnya hanya dilakukan untuk aset-aset yang dimiliki asing. Sementara Mangkunagaran merupakan salah satu kerajaan yang turut menyokong berdirinya Republik Indonesia.
Pihak Mangkunegaran mengaku masih memiliki bukti- bukti kepemilikan PG Colomadu, diantaranya dokumen sejarah kepemilikan, catatan administrasi pengelolaan, dan peta Domain Mangkunegaran (DMN). Ditambah lagi pihak Mangkunegaran baik KGPAA Mangkunagoro VIII maupun KGPAA Mangkunagoro IX tidak pernah mengeluarkan palilah (izin) untuk melepas Pabrik Gula Colomadu. Karena palilah merupakan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengeluarkan sertifikat.
Puro Mangkunegaran selaku pemilik Pabrik Gula Colomadu tidak pernah mengeluarkan palilah (izin) untuk melepas Pabrik Gula Colomadu kepada pihak manapun. Mereka juga tidak memberikan izin kepada pihak manapun untuk melakukan revitalisasi. Seharusnya sebagai pemilik, pihak Puro Mangkunegaran dilibatkan aktif untuk bermusyawarah mengenai rencana induk (masterplan), pengelolaan dan pemanfaatan Pabrik Gula Colomadu.
