Kebut Infrastruktur, Pemerintah Pastikan Defisit Anggaran Terjaga
Skema kedua, di luar APBN adalah penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun proyek yang kurang strategis dan ekonomis di mata investor swasta. Namun, tetap akan ada Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membantu permodalan BUMN tersebut, agar bisa mendapatkan utang lebih besar.
Ketiga, pemerintah mencari pendanaan alternatif dengan menerbitkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membangun infrastruktur publik yang dinilai ekonomis dan menarik bagi swasta, seperti jalan tol, sistem penyediaan air minum (SPAM). Sehingga, porsi ideal pendanaan pembangunan infrastruktur ini sebesar 41,3 persen oleh pemerintah, BUMN 22,2 persen, dan swasta 36,5 persen.
(Baca: Bappenas Tawarkan Dua Skema Pendanaan Infrastruktur bagi Swasta)
Robert menjelaskan, pemerintah tetap akan membangun infrastruktur ini. Dirinya mencontohkan, menurut survei Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menempuh 100 km perjalanan darat di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu 2,6 jam. Angka ini jauh di atas Malaysia yang 1,1 jam dan Tiongkok 1,2. Akibatnya, biaya logistik Indonesia sangat tinggi dan tidak efisien. Sehingga harga-harga barang mahal dan menyebabkan inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan untuk menjaga anggaran, pihaknya memilah-milah proyek yang dianggap prioritas. Sedikitnya terdapat 10 bandara dan 20 pelabuhan yang telah dijadikan prioritas pembangunan. Seluruh proyek ini dianggap cukup menarik bagi swasta, karenanya Budi pun akan menawarkan skema KPBU.
"Jadi, kalau ada misalkan 10 proyek, tetapi dananya hanya untuk 5, ya kami akan pilih yang prioritas," ujar Budi. Dirinya pun memastikan, dengan skema-skema ini, seluruh proyek yang tengah dan akan dikerjakan sesuai rencana kerja pemerintah akan diselesaikan.
(Baca juga: BUMN Harus Mengerjakan Proyek yang Tak Diminati Swasta)
