Kemenhub Hanya Danai 30-40% Proyek Infrastruktur Transportasi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan anggaran kementerian yang dipimpinnya dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menjadi sebesar sebesar Rp 48,2 triliun. Jumlah ini naik 18% dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp 40,8 triliun.
Meskipun mengalami kenaikan, Budi mengatakan anggaran tersebut hanya mampu membiayai 30-40% dari berbagai proyek infrastruktur transportasi 2018.
(Infografik: Pembangunan Infrastruktur Masih Prioritas Jokowi)
Budi mengatakan dengan dana pemerintah yang terbatas, berharap pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan proyek. Pihak swasta, katanya, dapat ikut berpartisipasi dalam proyek infrastruktur melalui mekanisme public-private partnership (PPP).
"Yang jelas bahwasanya satu keinginan kami meningkatkan partisipasi swasta dengan PPP project. Itu enggak ada pilihan karena kalau dari kalkulasi kemampuan pemerintah ini cuma 30-40% dari rencana yang ingin dibangun," kata Budi di Jakarta, Selasa (22/8).
Budi menuturkan pada 2018 terdapat beberapa proyek infrastruktur proyek besar yang akan mulai dibangun. Proyek infrastruktur di sektor kereta api di antaranya Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Kereta Api Maros-Pare-pare.
Lalu di sektor perhubungan udara, pemerintah akan membangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, pengembangan Bandara Hadinotonegoro di Jember, dan pembangunan Bandara Wirasaba di Purbalingga, Jawa Tengah.
"Kalau pelabuhan yang lain banyak juga kita bangun pelabuhan kecil di daerah," kata Budi. (Baca: Danai Infrastruktur, Kredit Bank Kembali Tumbuh di Atas 10 Persen)
Bukan hanya untuk proyek infrastruktur transportasi, secara umum pemerintah mendorong swasta terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur.
Dalam (RAPBN) 2018, anggaran infrastruktur ditetapkan Rp 409 triliun atau meningkat 2% dibanding APBN Perubahan 2017. Pertumbuhan anggaran ini lebih rendah dibandingkan anggaran infrastruktur pada APBN-P 2016 ke 2017 yang mencapai 6,14%,
Sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah ingin fokus pada efektifitas dan kualitas dari pembangunan infrastruktur. (Baca: Bank Dunia Sebut 100 Peraturan Hambat Investasi Proyek Infrastruktur)
Dia mengatakan, pemerintah ingin pembiayaan pembangunan infrastruktur didorong oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Karena itu, pemerintah ingin menggencarkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
“Jadi jangan lihat terlalu sempit. Pokoknya (pembangunan infrastruktur) sesuai dengan timetable yang dicanangkan,” tutur dia.
