Luhut: Tak Masalah Jika Saham BUMN di Proyek Kereta Cepat Cina Kecil

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Luhut dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengkaji kemungkinan untuk mengurangi porsi saham BUMN di KCIC, dari yang saat ini sebesar 60 persen menjadi hanya 10-20 persen. Mengurangi porsi kepemilikan ini bertujuan untuk memperkecil risiko yang akan ditanggung BUMN pada proyek tersebut.

(Baca: Jokowi Minta Kaji Saham BUMN di Kereta Cepat Cina Turun Jadi 10-20%)

"Sekarang kan 60 persen (BUMN) : 40 persen (Tiongkok atau Cina). Presiden tadi bilang mengapa tidak 10 persen untuk (BUMN) Indonesia lalu 90 persen Tiongkok untuk memperkecil risiko," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

 Meski begitu, Luhut mengaku belum bisa memastikan berapa besar porsi saham BUMN yang akan dikurangi. Saat ini kajiannya masih dilakukan dan ditargetkan selesai dalam sepekan. Rencananya pada pekan depan Menteri Rini akan menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Presiden.

Setelah itu Jokowi akan mengevaluasi kajian tersebut sebelum diputuskan berapa besaran porsi saham BUMN Indonesia di KCIC. Meski begitu, ini masih belum final. Indonesia masih harus bernegosiasi lagi dengan pihak Tiongkok, terkait kesediaan mengambil mayoritas saham sesuai tawaran Indonesia.

(Baca: Buat Terowongan, Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak Rp 10 Triliun)