Pemerintah Targetkan Seluruh Masyarakat Terakses Air Minum di 2019
Salah satu upaya yang sedang ditempuh pemerintah adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada perbankan. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa jaminan dan subsidi bunga. Dia mengatakan pembahasan mengenai payung hukumnya sudah hampir selesai, saat ini sedang tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan tiga terobosan untuk percepatan pengembangan SPAM. Pertama, koordinasi percepatan penerbitan regulasi pendukung pengembangan SPAM. Ada beberapa aturan yang sudah dikeluarkan terkait hal ini, diantaranya Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha.
Kemudian Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Permen Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. (Baca: Dana Pemutihan Utang PDAM Turun Jadi Rp 3,9 Triliun)
Terobosan kedua, koordinasi percepatan pengembangan proyek SPAM yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) yang termuat dalam Perpres Nomor 3 tahun 2016. Proyek ini adalah SPAM Regional Umbulan, SPAM Regional Semarang Barat, SPAM Regional Lampung, SPAM Regional Jatilihur, SPAM Regional Mebidang, SPAM Regional Maminasata, SPAM Regional Jatigede, dan SPAM Regional Wasusokas.
Selanjutnya, terobosan ketiga, koordinasi keberlanjutan Perpres 29 Tahun 2009 Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Koordinasi ini diperlukan untuk mengoptimalkan pembiayaan PDAM dari perbankan dan sumber lainnya. (Baca: Beri Kemudahan, Menkeu Dorong Swasta Garap Infrastruktur)
