Beri Kemudahan, Menkeu Dorong Swasta Garap Infrastruktur
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan fiskal dan kemudahan untuk proyek infrastruktur. Dia pun mengajak para investor agar mau menanamkan modalnya untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri.
Keterbatasan anggaran negara membuat pemerintah perlu melibatkan peran swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur. Untuk proyek yang dinilai ekonomis, bisa langsung ditawarkan ke swasta. Namun, untuk proyek yang nilai keekonomiannya kurang, pemerintah menawarkannya dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam skema KPBU ini Kementerian Keuangan telah menyiapkan beberapa alternatif dalam hal pembiayaan. Sri menjelaskan alternatifnya adalah Viability Gap Fund, Availability Payment, Project Development Fund, serta credit guarantee.
VGF adalah dana jaminan yang diberikan pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur sampai. Dalam skema Availability payment, swasta membangun proyeknya sampai selesai. Setelah proyek ini beroperasi dan bisa diukur kinerjanya, pemerintah baru mulai membayarnya. Sementara credit guarantee adalah jaminan dari pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek.
Menurutnya skema KPBU ini sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya, tapi belum bisa berjalan. Hingga saat ini hanya ada tiga proyek KPBU yang berpotensi bisa terealisasi. "Saya tidak ada alternatif lagi, yang penting realisasi saja (investasinya) sekarang," katanya dalam acar Asean G2B Infrastructure Investment Forum di hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa (8/11).
Meski begitu, dia memastikan Kementerian Keuangan akan terus hadir dan memberikan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan lainnya kepada investor yang mau menggarap proyek infrastruktur di Tanah Air. Selain skema KPBU, Kementerian Keuangan juga mengandalkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membantu pembiayaan proyek infrastruktur. "Dari sisi kesiapan proyek dan kebutuhan finansial kami siapkan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pengolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan pihaknya akan menganggarkan Rp 200 miliar untuk jaminan dalam bentuk VGF pada tahun depan. Penjaminan ini akan digunakan dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. "2016 tidak ada karena belum ada KPBU yang jalan," katanya.
Wakil Direktur PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto mengakui amunisi berupa kemudahan dan insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah memang sudah cukup memadai. Masalahnya, masih ada hambatan yang membuat swasta sulit berinvestasi di sektor infrastruktur. Dia menilai kementerian teknis lainnya masih belum mengerti model bisnis swasta.
Heru mencontohkan dalam pembangunan fasilitas pendukung panas bumi. Investor harus menanggung risiko eksploitasi, sehingga investasi di sektor ini kurang menarik. Dia mengusulkan agar pemerintah mencari formulasi yang bisa menjadi kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam suatu perjanjian konsesi.
"Karena orientasi pemerintah adalah ekonomi, swasta itu profit. Hal ini kadang belum ketemu, perlu formulasinya dan pengertian business model kami," katanya kepada Katadata.
