Aduan Banyak Pungli, Dirjen Imigrasi Temui Pengusaha Korea
Tidak tanggung-tanggung 'uang pelicin' untuk mengurus dokumen tersebut mencapai puluhan juta rupiah. "Itu yang minta di loket bisa Rp 12-18 juta per rekomendasi, per orang. Itu hanya untuk biaya satu tanda tangan surat rekomendasi. Rekomendasi Dirjen (Direktur Jenderal) saja sebesar itu, belum rekomendasi Kanim (kantor imigrasi)," ujarnya saat ditemui usai acara Korea Investor Forum, di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (31/10).
Menanggapi keluhan tersebut, Deputi Bidang Pengendalian dan Pengawasan BKPM Azhar Lubis mengatakan, praktik pungli tidak bisa dibenarkan, apapun alasannya. Makanya, dia meminta semua pihak, terutama investor asing yang ingin mengurus perizinan tidak perlu takut untuk melapor.
"Jangan takut mengadu. Tapi harus ada data kapan, di mana, urus izin apa, dan petugasnya siapa," ujar Azhar saat dihubungi Katadata, Selasa (1/11). Ia pun berjanji, laporan investor akan dikomunikasikan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Masyarakat juga bisa melapor langsung kepada tim Saber (Sapu Bersih) Pungli. Seperti diberitakan sebelumnya, Pada 21 Oktober lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Wiranto diangkat menjadi Pengendali dan Penanggung Jawab satgas ini. (Baca: Jokowi: Hati-Hati Ada Saber Pungli)
Dengan adanya satgas ini, pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat secara aktif melaporkan aktivitas pungli di lingkungan pemerintahan. Wiranto menjamin setiap laporan yang diterima, nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim Satgas Saber Pungli secara cepat.
“Laporan masyarakat bisa disampaikan melalui http://saberpungli.id atau sms ke nomor telepon 1193, atau bisa juga menghubungi call center 193," ujarnya. Wiranto juga menjamin akan merahasiakan identitas pelapor.
