Pemerintah Targetkan Industri Perikanan Jadi Nomor 1 di Asia
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pengembangan industri perikanan tidak hanya dilakukan di Kepulauan Natuna yang dinilai strategis. Pemerintah juga akan melakukan pengembangan di daerah lain.
Susi menyebutkan ada 10 daerah lain yang akan dikembangkan yakni Morotai, Sabang, Moa, Biak, Timika, Merauke, Saumlaki, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bata, dan Larantuka. Pemilihan daerah ini karena ada proyek-proyek industri perikanan yang sudah dibangun Jepang sebelumnya. Jadi, pemerintah tinggal melanjutkannya.
Dengan reformasi dan pengembangan industri perikanan yang saat ini sedang dijalankan, pemerintah bertekad untuk kembali menjadikan industri perikanan Indonesia nomor satu di Asia. Ini untuk mengulang kesuksesan yang pernah dicapai Indonesia dalam industri ini.
"Kalau itu bisa, Indonesia untuk perikanan tangkap bisa nomor satu lagi di Asia. Seperti tahun 92 sampai tahun 96-an itu sangat bagus Indonesia," kata Susi saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau pembangunan kawasan industri perikanan di Selat Lampa, Natuna, Kamis (7/10).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan penataan sektor kemaritiman tidak hanya sebatas pada aspek perekonomian. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengupayakan penguatan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia, seperti di kawasan Natuna.
(Baca: Jokowi: Potensi Perikanan di Natuna Hanya Mampu Tergarap 8,9 Persen)
"Jadi kita ingin tidak hanya menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita. Sehingga di samping ini, nanti juga akan dibangun enam pangkalan baik untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Darat," terang Presiden.
Seperti diketahui, wilayah laut Natuna adalah wilayah Indonesia yang keberadaan dan integritas wilayahnya telah diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pengakuan tersebut memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk terus menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah Natuna.
