PUPR Siapkan Daftar Proyek Infrastruktur Penampung Dana Repatriasi
"Itu contoh saja, misalnya mereka ingin (bangun) tol, kami langsung arahkan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)," katanya.
(Baca: Kementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek Infrastruktur)
Pemerintah sangat membutuhkan peran swasta untuk membantu membiayai proyek-proyek infrastruktur yang sedang digenjot pembangunannya saat ini. Karena anggaran negara saja, tidak akan cukup untuk kebutuhan investasi ini.
Untuk diketahui total kebutuhan anggaran untuk membangun proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR hingga 2019 mencapai Rp 1.915 triliun. Sedangkan yang bisa disediakan oleh anggaran negara hanya mencapai Rp 1.289 triliun. "Gap Rp 626 triliun ini yang kami harapkan dapat ditutup oleh swasta," katanya.
Rencananya Kementerian PUPR juga akan mengadakan Forum Nasional Investasi Infrastruktur 2016 pada 7 September pekan depan. Forum yang diselenggarakan bersama DPR, swasta dan kalangan akademisi ini diharapkan bisa menjaring banyak investor swasta terlibat dalam pembangunan infrastuktur di dalam negeri.
Managing Director Chief Investment Officer PT Indonesia Infrastructure Finance Harold Tjiptadjaja juga berharap swasta dapat merespons ajakan pemerintah dalam proyek infrastruktur. Apalagi pemerintah sudah menggelontorkan dana cukup besar untuk memulai pembangunan beberapa proyek.
"Sementara itu anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mulai diefisienkan, jadi saatnya swasta masuk," kata Harold. (Baca: Pemerintah Janjikan Repatriasi Dana di Indonesia Lebih Untung)
