Kadin Minta Swasta Dilibatkan Garap Proyek Infrastruktur Strategis
Sekadar informasi, belakangan ini perusahaan-perusahaan BUMN memang mendominasi proyek infrastruktur strategis. Contohnya, PT Hutama Karya menggarap pembangunan seluruh ruas tol Trans Sumatera. Sedangkan beberapa ruas tol Trans Jawa yang mangkrak, telah diambil alih oleh perusahaan BUMN.
Di sisi lain, Kadin menyarankan kepada pemerintah agar mengurangi porsi pembiayaan proyek infrastruktur dari pinajamn bilateral. Sebagai gantinya, pendanaan proyek bisa bersumber dari penerbitan surat utang.
(Baca: Ekonomi Global Melambat, 30 Proyek Infrastruktur Jadi Andalan)
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani beralasan penerbitan obligasi secara tidak langsung akan memajukan industri nasional ketimbang mendapatkan pinjaman bilateral dari suatu negara yang diembel-embeli syarat tertentu. Akibatnya, kontribusi industri nasional dalam pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.
Berbeda dengan sumber pendanaan obligasi yang tidak dibebani syarat-syarat yang mengikat. Sayangnya, menurut Rosan, porsi pembiayaan obligasi untuk pembangunan infrastuktur yang sebesar Rp 5.500 triliun hingga tahun 2019, masih 35 persen.
Ia mencontohkan, pinjaman dari Korea Selatan dan Cina biasanya mewajibkan penggunaan kandungan dari negara tersebut sebesar 50 persen. Hal yang sama terjadi dengan pinjaman Jepang yang mensyaratkan pordi kandungan dari negara itu sebesar 30 persen atau Jerman mensyaratkan 85 persen. Bahkan, Rusia mewajibkan penggunaan komponen asal negaranya hingga 100 persen.
Menanggapi saran tersebut, Taufik menjelaskan porsi pembiayaan obligasi merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Jadi, Kementerian PUPR tidak dapat mencampuri urusan tersebut. "Saya pikir hal tersebut akan dikaji oleh Kementerian Keuangan.”
