Jepang Minta Indonesia Cabut Larangan Ekspor Batu Bara
Dia juga meminta secara khusus agar izin keberangkatan untuk kapal-kapal yang siap berangkat tersebut segera diterbitkan.
Kedutaan Jepang untuk RI melayangkan surat dengan ditembuskan ke beberapa kementerian termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesatsi Luhut Pandjaitan, Menteri Perdagangan M.Lutfi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melarang ekspor atau penjualan batu bara ke luar negeri mulai hari ini (1/1) hingga 31 Januari 2022.
Larangan dilakukan di tengah kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri.
Seluruh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memasok seluruh batu bara untuk kebutuhan di dalam negeri.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor batu bara Indonesia mencapai US$ 29,6 miliar pada Januari-November.
Ekspor tersebut naik 90.52% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Ekspor batu bara berkontribusi sekitar 15% terhadap total ekspor non-migas Indonesia pada Januari-November.
Sementara itu, Jepang merupakan tujuan ekspor terbesar Indonesia setelah Cina dan Amerika Serikat.
Total ekspor non-migas Indonesia ke Jepang pada Januari-November 2021 menembus US$ 15,2 miliar, atau naik 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
