Kartu Tani Digital Belum Terbit, Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

"Hingga saat ini masih banyak kelompok tani yang belum tercover untuk pengajuan kartu tani pada E-RDKK (Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) alokasi nya karena banyak yang belum keluar,” ujarnya.

 Pemerintah menganggarkan dana subsidi pupuk sebesar Rp 25,3 triliun dalam APBN 2022. Nilai tersebut porsinya mencapai 34,7% dari total subsidi non-energi tahun ini yang sebesar Rp 72,9 triliun. Kendati begitu, anggaran subsidi pupuk tahun ini turun 13,06% dari 2021 (outlook) senilai Rp 29,1 triliun.

Besaran dana subsidi pupuk berfluktuasi. Realisasi belanja subsidi pupuk pada 2016 sebesar Rp 26,85 triliun dan terus mengalami peningkatan menjadi Rp 34,31 triliun pada 2019. Namun,  pada 2020 turun menjadi Rp 31,1 triliun.

Agar lebih tepat sasaran, pemerintah melakukan verifikasi dan validasi dan penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Pemerintah juga memperluas mekanisme penebusan subsidi pupuk melalui Kartu Tani.

Pemerintah menganggarkan subsidi non energi ditargetkan sebesar Rp86,5 triliun. Dengan rincian sebagai berikut:

• Subsidi pupuk: Rp25,3 triliun
• Public Service Obligation (PSO): Rp7,8 triliun
• Bunga kredit program: Rp45,6 triliun
• Pajak DTP: 7,9 triliun